Pengawas SPBU Sebut Penyaluran BBM Subsidi Solar Kini Diperketat

Ringkasan Berita:

• Pengawas SPBU Bahomohoni, Farden Viktor Dumola, menegaskan pengawasan penyaluran BBM subsidi jenis solar diperketat pasca kenaikan harga. 
• Meski ada tuntutan pembatasan pengisian solar Rp400–600 ribu per kendaraan, Viktor menyatakan hal itu sulit diterapkan karena stok terbatas di Bungku Tengah, dan pengaturan tetap menjadi keputusan pemerintah.

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Pengawas SPBU Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Farden Viktor Dumola, menegaskan penyaluran BBM Subsidi jenis solar kini semakin di perketat pasca kanaikan harga.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Peduli BBM Morowali dan komunitas pengemudi dump truck di Kantor DPRD Morowali, Desa Bahoruru, Selasa (19/5/2026).

Menurut Viktor, komitmen pengawasan yang dijalankan pihak SPBU telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.

“Kalau komitmen yang kami jalankan sekarang itu sudah jalan, Pak. Jadi sudah beberapa minggu jalan, dari kenaikan harga,” ujar Viktor.

Ia mengakui sebelum dilakukan pengetatan, masih ditemukan berbagai kesalahan dalam pelayanan penyaluran BBM subsidi.

Viktor juga menanggapi tuntutan terkait pembatasan nominal pengisian solar subsidi sebesar Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per kendaraan.

Menurutnya, kebijakan tersebut sulit diterapkan karena keterbatasan stok solar di wilayah Bungku Tengah.

Baca juga: Kejari Sigi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pakan

“Masalah tuntutan Rp400 ribu ke Rp600 ribu itu saya rasa mustahil. Karena Di Bungku ini cuma satu SPBU,”jelasnya.

Dari kerangannya, hal itu ketika dipaksakan ke Rp600 ribu per kendaraan, stok solar tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat dalam sehari.

“Kendalanya di lapangan ketika dipaksakan, 100 mobil saja perhari, sudah tidak mencukupi untuk kuota satu hari,” kata pria itu.

Sementara terkait persoalan rekomendasi pengisian BBM subsidi, Viktor menegaskan pihak SPBU hanya menjalankan aturan dan keputusan tetap berada di tangan pemerintah.

“Kalau terkait rekomendasi, kami kembalikan ke pemerintahan. Karena pengambil kebijakan itu semua dari pemerintah,” pungkasnya. (*)