Presiden Joko Widodo
Joko Widodo Ingin Jumlah Guru Terampil Lebih Banyak daripada Guru Normatif, Khususnya di SMK
Saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan di Sawangan, Depok, Selasa (12/2/2019), Jokowi ingin Guru Terampil lebih banyak daripada guru normatif.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo meminta agar guru terampil jumlahnya diperbanyak ketimbang guru normatif.
Hal ini khususnya berlaku di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Guru-guru harus di-upgrade, terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill. Kemampuan guru guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan di Sawangan, Depok, Selasa (12/2/2019).
Jokowi mencontohkan, guru normatif misalnya guru mata pelajaran agama, Pancasila atau bahasa Indonesia.
Sementara guru terampil adalah guru-guru mata pelajaran yang bisa diterapkan langsung untuk dunia kerja.
BACA JUGA:
• Inilah Sosok AKBP Jefri Ronald Parulian Siagian, Kapolres Minahasa Utara yang Baru
• Cara Mudah Mengubah Nomor Telepon di WhatsApp, Ikuti Pentunjuknya!
• Lowongan Kerja BUMN PT Sucofindo Persero, Pendaftaran Buka hingga 17 Februari 2019
Namun kondisi saat ini, guru normatif justru lebih banyak ketimbang guru terampil.
"Informasi yang saya terima, Guru normatif ini presentasenya lebih banyak. Berapa banyak pak menteri? 65 persen," kata Jokowi.
Jokowi meminta para kepala dinas pendidikan yang hadir untuk memperbaiki kondisi ini.
Menurut dia, ke depannya harus lebih banyak guru terampil agar lulusan SMK bisa langsung siap menghadapi dunia kerja.
"Yang 35 persen ini tugas kementerian bapak ibu semua untuk menyiapkan ini, meng-upgrade, bisa melatih agar guru terampil itu lebih banyak," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menekankan bahwa tahun depan pemerintah akan fokus besar-besaran pada pengembangan sumber daya manusia.
Mulai dari sekolah vokasi, balai latihan kerja hingga pondok pesantren akan digarap serius oleh pemerintah dengan anggaran besar-besaran.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta tak ada tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendidikan dan dinas pendidikan di daerah.
"Harus betul-betul jelas apa yang jadi tanggung jawab saudara, apa yang jadi tanggung jawab menteri. Harus jelas. Tidak bisa kita tidak terkonsolidasi," kata Jokowi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Ingin Guru Terampil Lebih Banyak Dibanding Guru Normatif."
