Sulteng Bergerak Sebut 27 Ribu Lebih KK Korban Bencana di Sulteng Belum Menghuni Huntara

Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mengemukakan masih terdapat 27.998 KK atau 110.587 pengungsi yang tinggal di pengunsian.

Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz
Kondisi pengungungsian di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz) 

TRIBUNPALU.COM, PALU.COM, PALU - Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu mengemukakan masih terdapat 27.998 KK atau 110.587 pengungsi yang tinggal di pengunsian.

Baik secara komunal, individu maupun yang tinggal di rumah keluarga atau kerabat.

Jumlah tersebut, merujuk data dari International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

"Artinya, bahwa pemenuhan huntara pun masih jauh dari harapan para korban," ujarnya kepada Tribunpalu.com, Rabu (8/5/2019).

Sulteng Bergerak Pertanyakan Dana Jadup untuk Korban Bencana di Sulteng

Adriansa juga menyebut bahwa banyak huntara yang dibangun pemerintah tidak layak huni.

Itu baik karena kondisinya yang tidak memiliki rasa aman dan nyaman, maupun karena belum mendapat fasilitas yang memadai.

“Apapun alasannya, pemerintah kita secara tidak langsung telah menelantarkan para korban bencana di Sulawesi Tengah," ujarnya.

Menurut Adriansa Hal ini dikarenakan pemerintah tidak melakukan upaya cepat agar para korban segera pulih dari bencana.

Dishub Sulteng Siapkan 52 Armada Bus untuk Mudik Gratis Jelang Lebaran

"Selama ini yang saya tahu pemerintah hanya lebih banyak mengumbar janji kepada warga," tuturnya.

Sehingga kata Adriansa, tidak salah jika di beberapa tempat masyarakat membuat pelesetan istilah yang dipakai pemerintah.

Kondisi huntara di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.(Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)
Kondisi huntara di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.(Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz) (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)

Misalnya, huntap dipelesetkan warga menjadi hunian tidak pasti.

"Artinya, bahwa masyarakat sudah bosan dengan janji pemerintah selama ini," tegas Adriansa.

Oleh sebab itu, Sulteng Bergerak mendesak pemerintah agar terbuka dan transparan kepada masyarakat terkait dana jadup tersebut.

FKUB Sulteng Ajak Umat Beragama Jaga Perdamaian Pasca Pemilu

Ia berharap, pemerintah harus menjelaskan kendalanya kenapa sampai saat ini dana itu tidak diberikan kepada para korban.

"Kalau kendalanya data yang belum diverifikasi, pertanyaan saya apa yang dilakukan pemerintah selama ini sehingga data itu tidak selesai-selesai dikerjakan," tanya Adriansa.

"Atau jangan-jangan dana itu tidak cair karena ada kepentingan segelintir pejabat di sana," tambahnya.

(Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)

Sumber: Tribun Palu
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved