Sulteng Hari Ini: Walhi Sebut Ranperda RTRW Sulteng Jauh Dari Kedaulatan Pangan

TRIBUNPALU.COM, PALU - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Daerah dinilai masih banyak kelemahan yang substansi.

Hal itu diungkapkan oleh Manager Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Stevandi, Sabtu (13/7/2019).

Kata dia, hal yang paling mendasar menjadi sorotan adalah soal ketahanan Pangan.

Karena pangan merupakan faktor penting dalam menentukan stabilitas ekonomi suatu daerah.

• Palu Hari Ini: Dilaporkan Hilang Sejak Rabu, Gadis 13 Tahun Ini Akhirnya kembali ke Keluarganya

"Pemenuhan pangan bagi masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan di Sulawesi Tengah," sebut Stevandi kepada Tribunpalu.com di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, di beberapa referensi, pangan secara nyata bisa diperoleh dari tiga aspek penting yakni, ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Konsep ketersediaan pangan di Sulawesi Tengah menurutnya merupakan hal yang penting untuk melihat dan menelaah bagaimana ketahanan pangan di Sulawesi Tengah.

"Sayangnya dalam Ranperda RTRW yang tengah disusun, kami menemukan ketersediaan lahan untuk pertanian dan untuk cadangan pangan hanya 12 persen dengan luas 777.634 hektare," jelasnya.

Bila dipresentasikan ujar Stevandi, akan ditemukan 2 persen wilayah pertanian yang eksisting, 4 persen lahan cadangan pangan dan 6 persen kawasan pangan berkelanjutan.

Sehingga kecilnya luasan pangan di Sulawesi Tengah, tidak berbanding lurus dengan luasan perkebunan sawit serta pertambangan yang telah menguasai 44 persen wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam data Walhi Sulteng, konsesi pertambangan telah menguasai seluas 2.210.036 hektare dan perkebunan sawit seluas 591,606.072 hektare.

• 6 Rekomendasi Film Akhir Pekan 13 Juli 2019, Malam Minggu Tak Jadi Kelabu

Jumlah ini begitu kontras dengan luasan yang diperuntukan untuk ketersediaan pangan di Sulawesi Tengah.

Melalui data tersebut, Stevandi, merasa bahwa Ranperda RTRW Sulawesi Tengah tersebut tidak meletakan kedaulatan Pangan sebagai hal yang prioritas.

"Ranperda RTRW yang saat ini disusun oleh Pemeritah Daerah jelas tidak meletakan persoalan pangan sebagai prioritas," katanya.

Padahal, penduduk Sulawesi Tengah saat ini banyak yang mengantungkan hidupnya sebagai petani.

"Tapi, bila melihat data-data, jelas keberpihakan pemerintah kepada korporasi berbasis lahan di Sulawesi Tengah," pungkasnya.

(Tribunpalu.com)