Baca tanpa iklan
Isu tersebut ditanyakan kepada Yunarto Wijaya selaku Sekjen Persepi atau Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia.
"Tukang survei bohong, pindah ke Antartika. Bagaimana tanggapan Anda?" tanya Najwa Shihab.
"Ya yang pertama yang jelas kami bukan sihir sains atau setan seperti istilah Ustaz Bachtiar Nasir ya, karena kehadiran hitung cepat itu dilindungi oleh PKPU nomor 10 tahun 2018 pasal 28 ayat 1 sampai 3," jelas Yunarto Wijaya.
"Kalau ada yang mengatakan ini sihir, ya kalau bisa ini dihapus saja nanti secara aturan," tegasnya.
Yunarto juga sempat menyinggung tentang upaya defensif lembaga survei saat dituduh bermacam-macam, sehingga pihaknya telah mengadakan ekspos data, dana, hingga level TPS.
Sayangnya, menurut Yunarto BPN tidak mau datang.
Oleh karenanya, Yunarto Wijaya menantang BPN, khususnya Bacthiar Nasir untuk menyebutkan kesalahan lembaga survei hitung cepat kecuali yang terjadi pada Pilpres 2014.
"Sebutkan satu saja ketika quick count mengalami kesalahan, kecuali saat Pak Prabowo sujud syukur tahun 2014. Mungkin itu yang membuat Pak Prabowo trauma terhadap lembaga survei,"
Setelah mendengar pernyataan Yunarto Wijaya, Najwa Shihab mempersilakan Andre Rosiade selaku Wasekjen Gerindra untuk menanggapi pernyataan Direktur Charta Politika tersebut.
• Heboh tentang Hasil Quick Count Pilpres 2019, Direktur Charta Politika Tantang Fadli Zon
Andre Rosiade menyinggung soal aturan PKPU yang disebutkan Yunarto Wijaya karena kurang transparan untuk publik terkait sumber dana lembaga survei.
"Di PKPU itu juga disebutkan Mbak Nana, bahwa publik juga berhak tahu sumber dana lembaga survei itu dari mana? Lha ini yang belum pernah dibuka," ujar Andre Rosiade.
"Kecurigaan Anda bagaimana Bang Andre ketika mempertanyakan dana lembaga survei?" tanya Najwa Shihab.
"Patut diduga, lembaga survei sekaligus jadi konsultan kemenangan Jokowi," tegas Andre Rosiade.
Mendengar hal itu, Yunarto Wijaya pun memberi tanggapan bahwa sudah ada kode etik Persepi.
"Anggaran kode etik di Persepi mengatur semuanya, itulah mengapa kemarin kita melakukan ekspos data. Pertanyaan seperti itu kalau perlu bahkan di sidang di dewan etik seperti dulu yang pernah memecat dua lembaga survei yang memenangkan Prabowo 2014 itu bisa ditanyakan semua dan kemarin diekspos,"