Pertama Kali dalam Sejarah, Pemerintah Jepang Resmi Akui Suku Ainu sebagai Suku Asli

TRIBUNPALU.COM - Untuk pertama kalinya pemerintah Jepang, Jumat (15/2/2019), menerbitkan undang-undang yang mengakui etnis minoritas Ainu sebagai suku asli negeri ini.

Suku Ainu, yang sebagian besar tinggal di Pulau Hokkaido, telah lama menderita akibat kebijakan asimilasi paksa.

Selain itu, meski diskriminasi perlahan hilang, jurang pemisah di bidang pendidikan dan pendapatan antara Suku Ainu dengan warga lain di Jepang tetap terjadi.

"Amat penting untuk menjaga kehormatan dan martabat bangsa Ainu dan menyerahkan kepada generasi berikut agar mereka mengetahui masyarakat ini terdiri dari nilai-nilai yang berbeda," ungkap juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga kepada jurnalis.

"Hari ini kabinet membuat keputusan terhadap undang-undang dengan kebijakan untuk menjaga harga diri bangsa Ainu," tambah Suga.

Undang-undang ini adalah yang pertama mengakui Ainu sebagai "bangsa asli" dan menyerukan pemerintah agar menyusun kebijaksanaan "jangka panjang".

Termasuk mendukung komunitas serta mendorong perekonomian dan turisme.

Bangsa Ainu sudah lama mengalami tekanan dan eksploitasi.

Di abad ke-19, pemerintah Jepang melarang mereka menjalankan budaya dan menggunakan bahasa asli.

Secara tradisional, bangsa Ainu masih menganut paham animisme.

Para prianya memelihara cambang dan para perempuannya menggunakan tato wajah sebelum menikah.

Namun, seperti halnya suku asli di berbagai belahan dunia, sebagian besar bangsa Ainu sudah kehilangan akar budayanya akibat proses asilmilasi paksa selama beberapa dekade.

Menurut survei tahun 2017, jumlah populasi Suku Ainu mencapai 12.300 jiwa.

Namun, jumlah sebenarnya tidak diketahui karena sebagian besar sudah membaur dengan masyarakat dan beberapa sengaja menyembunyikan asal usulnya.

"Ini adalah langkah pertama untuk memastikan kesetaraan di hadapan hukum," kata Mikiko Maruko, yang mewakili sekelompok warga Ainu di wilayah timur Jepang.