Breaking News:

Kemenkumham Beri Penjelasan Soal WNA yang Bisa Dapat e-KTP

WNA yang memiliki e-KTP tak memiliki hak memilih dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

moneysmart.id
Ilustrasi e-KTP. 

TRIBUNPALU.COM - Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono menjelaskan, Izin Tinggal Tetap (ITAP) merupakan syarat bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk elektronik ( e-KTP).

Bambang mengingatkan, kewajiban WNA memiliki e-KTP diatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Aturan soal WNA dengan kondisi tertentu wajib punya e-KTP ada di Pasal 63," kata Bambang kepada Kompas.com, Selasa (26/2/2019) malam.

Ia memaparkan, Pasal 63 ayat 1 menjelaskan bahwa orang asing yang wajib memiliki e-KTP adalah yang berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin dan memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Menurut Bambang, masa berlaku ITAP selama lima tahun.

Prosedur dan syarat kepengurusan ITAP diatur secara ketat mengacu pada sejumlah instrumen hukum.

Beberapa di antaranya seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015.

"(Izinnya) bisa nanti dalam periode tertentu diperpanjang. Itu boleh bikin e-KTP," ungkap Bambang.

Namun Bambang menegaskan, WNA yang memiliki e-KTP tak memiliki hak memilih dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

"Dia tidak punya hak memilih, dia enggak bisa ikut Pemilu, gitu," katanya.

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved