Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2019

Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM RI, Minimal SMA Sederajat Tahun 2019

TRIBUNPALU.COM - Berikut ini informasi rekrutmen penerimaan calon taruna taruni Kedinasan Poltekip dan Poltekim yang nantinya diposisikan sebagai PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Penerimaan calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigarasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2019.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/378/M.SM.01.00/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Siswa/Siswi POLTEKIP/POLTEKIM Tahun Anggaran 2019.

Dilansir laman http://catar.kemenkumham.go.id, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengundang putra dan putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Sederajat dan Pegawai Negeri Sipil mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan

a. Warga Negara Republik Indonesia

b. Pria/Wanita

c. Pendidikan SLTA sederajat

d. Usia pada tanggal 1 April 2019 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun (dibuktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir)

e. Tinggi Badan minimal Pria 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli

f. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna

g. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat

h. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan)

i. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan

j. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia

k. Tidak pernah putus studi/drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dan POLITEKNIK IMIGRASI dan atau Akademi/Sekolah Kedinasan Pemerintah lainnya

l. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Taruna/Taruni

m. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/ pekerjaan dengan instansi/ perusahaan lain

n. Bagi pelamar yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM, selain harus memenuhi persyaratan diatas (poin a s.d m), juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I/ (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah)

- Umur pada tanggal 1 April 2019 setinggi-tingginya 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir

- Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja

- PPKP tahun 2017 dan PPKP tahun 2018 minimal bernilai baik dan seluruh komponen/unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2019 pada sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)

- Hanya mendaftar di 1 (satu) program pendidikan yang sesuai dengan formasi asal PNS (PNS di jajaran Pemasyarakatan hanya boleh mendaftar di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan PNS di jajaran Imigrasi hanya boleh mendaftar di Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)

2. Tata Cara Pendaftaran

a. Pelamar umum wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 9 April s.d. 30 April 2019

b. Khusus bagi pelamar yang telah diangkat sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online dimulai tanggal 9 April s.d 30 April 2019 pada portal http://catar.kemenkumham.go.id

c. Pelamar hanya boleh memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan, apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tangung jawab pelamar sendiri, panitia tidak dapat merubahnya dan apabila memilih lebih dari 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur / tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi.

d. Unggah dokumen terdiri dari :

- Surat lamaran bermaterai Rp. 6000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bewarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh di http://catar.kemenkumham.go.id).

- Kartu Tanda Penduduk yang telah elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

- Ijasah (asli), bagi lulusan luar negeri/ memiliki ijasah berbahasa asing melampirkan pula surat penyetaraan/ persamaan ijasah dari pejabat yang berwenang.

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek/ Polres/ Polwiltabes/ Polda yang masih berlaku (asli).

- Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir (asli) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukan dari bidan atau puskesmas).

- Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah /Rumah Sakit Pemerintah/TNI/Polri (asli).

- Surat Keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW atau orang tua).

- Surat Pernyataan 6 point dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas. 

- Pas photo berlatar belakang warna merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk POLTEKIM.

- Khusus bagi pelamar lulusan SLTA Sederajat Tahun 2019, persyaratan pada huruf c dapat digantikan dengan Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah / pejabat yang berwenang (asli).

- Bagi pelamar yang telah diangkat sebagai PNS Kemenkumham, selain melampirkan persyaratan pada huruf a sampai huruf j, juga melampirkan:

*) Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah).

*) Surat Keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja.

*) Unggah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, PPKP tahun 2017, PPKP tahun 2018 dan SKP tahun 2019.

3. Seleksi dengan sistem gugur melalui tahapan

a. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah, verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan).

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

c. Seleksi Lanjutan

- Seleksi Kesehatan.

- Seleksi Kesamaptaan.

- Seleksi Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes.

- Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).

4. Jadwal seleksi penerimaan calon Taruna/ Taruni Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim

a. Pengumuman penerimaan (sscasn.bkn.go.id & catar.kemenkumham.go.id) : 28 Maret 2019

b. Pendaftaran Online dan Unggah Dokumen : 9 – 30 April 2019

c. Pengumuman Seleksi Administrasi : 14 Mei 2019

d. Verifikasi Dokumen Asli, Pengukuran Tinggi dan Berat Badan dan Pemberian Kartu Peserta Ujian :

e. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) : 18 – 21 Juni 2019

f. Tes Kesehatan : 1 – 5 Juli 2019

g. Pengumuman Tes Kesehatan : 10 Juli 2019

h. Tes Kesamaptaan : 16 – 19 Juli 2019

i. Pengumuman Tes Kesamaptaan : 23 Juli 2019

j. Tes Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes : 30 Juli – 2 Agustus 2019

k. Pengumuman Tes Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes : 20 Agustus 2019

l. Tes Wawancara Pengamatan Fisik dan Keterampilan : 27 – 30 Agustus 2019

m. Pengumuman Kelulusan Akhir : 3 September 2019

Jika Anda masuk kualifikasi pencarian kerja dan berminat untuk bergabung, silakan klik disini untuk informasi lebih lengkap. 

(TribunPalu.com/Sinatrya Tyas Puspita)