Acara Pernyataan Sikap Relawan Prabowo-Sandi Ricuh, Ini Tiga Penyebab Kesalahpahaman Antarpendukung

TRIBUNPALU.COM - Acara pernyataan sikap koalisi dan relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Korpas) guna menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal sengketa Pilpres 2019 berakhir ricuh.

Acara yang bertajuk 'Pernyataan Sikap dan Konsolidasi Relawan dan Pendukung Prabowo-Sandi Pasca Putusan MK' ini berisi pembacaan sikap oleh Korpas ini digelar pada Selasa (2/7/2019) di D Hotel, Jakarta Selatan.

Kericuhan tersebut dipicu oleh pernyataan sikap Korpas yang dianggap melenceng dari tema acara.

Mulanya, acara berjalan lancar saat Florence mewaliki Korpas membacakan sikap relawan yang sudah disiapkan dan ditulis dalam kertas.

• Prabowo Gagal Jadi Presiden, Sekretaris Pribadi: Selama Nafas Masih Melekat Saya Setia Bersama Bapak

Semua relawan pun mengaminkan pernyataan-pernyataan dari Florence tersebut.

Namun, semua relawan pendukung menyatakan kekecewaannya ketika mendengar penyataan terakhir dalam teks yang dibacakan.

Lantaran isinya dianggap relawan terkesan memberi selamat dan dukungan Korpas kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Relawan pun beradu argumentasi dan mengekspresikan rasa kekecewaannya dengan mencopot banner acara.

Kemarahan relawan tersebut lantaran mereka merasa dijebak oleh panitia.

• Prabowo-Sandi Dikabarkan Absen di Acara Penetapan Presiden Terpilih, Ini Komentar KPU

Sementara itu, awalnya Florence mengaku diundang menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Namun, ia pun mengakui ada kejanggalan dalam naskah pernyataan tersebut.

Sebab, menurut Florence, ia diundang sebagai pembicara tetapi justru disuruh untuk membacakan deklarasi.

"Saya datang ke sini sebagai pembicara, saya diundang tetapi saya disuruh membacakan deklarasi," ujar Florence.

Isi teks tersebut menurut para relawan berisi pernyataan Sandiaga Uno, yang ditambahkan beberapa kalimat bernada dukungan untuk pemerintahan baru.

Sementara, panitia menyatakan akan bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi.

Hal tersebut dinyatakan oleh Anhar yang mengaku sebagai panitia acara pernyataan koalisi dan relawan Prabowo-Sandiaga.

"Saya sebagai panitia akan bertanggungjawab atas kericuhan ini," ujar Anhar.

• Sandiaga Uno Beri Tanggapan Soal Pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto

Mediasi antarpendukung dilakukan

Mendengar laporan kericuhan tersebut, Polres Setiabudi kemudian melakukan mediasi antarpendukung Prabowo-Sandiaga tersebut.

Setelah dilakukan mediasi, dua kubu antarpendukung tersebut pun berakhir damai.

Hal tersebut dinyatakan oleh Irsyad Ahmad Alaydrus selaku pelapor kasus tersebut di Polres Metro Setiabudi.

"Sudah selesai, tadi bang Anhar (panitia acara) sudah menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya," ujar Irsyad Ahmad Alaydrus.

Namun, ia membantah jika acara tersebut berlangsung ricuh.

Irsyad Ahmad Alaydrus merasa peristiwa itu hanya kesalahpahaman dan tidak mengganggu konsolidasi antarpendukung Prabowo-Sandiaga.

"Ketegangan bukan kericuhan, tadi kan dilihat. Kita bicara dengan baik-baik saja di dalam," ujarnya.

Irsyad Ahmad Alaydrus menduga adanya auktor intelektualis yang mendalangi acara tersebut, sehingga mengesankan adanya perpecahan di antara pendukung Prabowo-Sandiaga.

• Prabowo Subianto Tidak Terpilih Jadi Presiden RI Periode 2019-2024, AHY Tetap Berikan Apresiasi

Tiga Penyebab

Ia menjelaskan ada tiga hal yang menjadi pemicu kesalahpahaman di acara internal relawan tersebut.

"Pertama, masalah daftar nama undangan. Tadi sempat disangka hilang ternyata sudah diamankan oleh panitia," ujar Irsyad Ahmad Alaydrus.

Hilangnya daftar nama undangan yang hilang sempat dikira akan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan Prabowo-Sandiaga.

Ternyata, daftar hadir tamu tersebut telah diamankan oleh salah satu panitia acara saat kericuhan terjadi.

Kedua, pihak Irsyad Ahmad Alaydrus mempermasalahkan adanya surat berisi dukungan relawan terhadap pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Sebab sebagian tamu tidak kebagian salinan surat tersebut.

"Yang dipermasalahkan bukan poin pernyataan di dalamnya, tapi karena sebagian tamu tidak mendapat salinan surat dukungan tersebut," ujarnya.

Akibatnya, salah seorang panitia, Nur Laela, mewakilkan diri untuk membacakan surat itu agar dapat didengar seluruh tamu yang hadir untuk disetujui atau tidak disetujui.

"Mendengar surat itu dibacakan di depan, mereka yang tidak mendapat salinan langsung protes karena menyangka itu sudah diputuskan tanpa persetujuan mereka," ujar Anhar.

Poin ketiga yang dipermasalahkan, menurut Irsyad Ahmad Alaydrus, adalah adanya sumbangan Rp 10 juta oleh pihak yang belum diketahui siapa yang memberikannya.

Atas kejadian ini, Irsyad Ahmad Alaydrus sempat salah paham dengan Anhar.

Ia menduga acara tersebut dibuat oleh pihak yang menginginkan perpecahan di antara pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

"Tapi di dalam, ternyata pak Anhar mengaku kurang mengenal orang tersebut," ujarnya.

• Luhut soal Rencana Pertemuan Jokowi-Prabowo: Semua Ada Waktunya

Kronologi kejadian kericuhan

Sementara itu dilaporkan Tribunnews.com, relawan dan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 ini terlibat adu pendapat ketika menggelar acara pembacaan 'Pernyataan Sikap dan Konsolidasi Relawan dan Pendukung Prabowo-Sandi Pasca Putusan MK' di D Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2019).

Pernyataan sikap yang dibacakan seorang relawan memicu terjadinya perbedaan sikap antara relawan dan pendukung.

Ada poin berisi sikap yang dinilai tidak sesuai oleh relawan atau pendukung lainnya.

Sejumlah orang yang hadir menyatakan tidak setuju dengan pernyataan sikap yang dibacakan.

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifar final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain yang bisa menganulir keputusan MK tersebut," ujar seorang relawan saat membacakan pernyataan sikap.

"Menyadari hal itu, kami dari Koalisi Relawan dan Pendukung Prabowo-Sandi menerima keputusan tersebut," lanjut relawan itu.

Adu argumen untuk menolak pun dimulai saat poin tersebut dibacakan.

Namun, relawan tetap membacakan poin selanjutnya.

"Kami menganggap pesta demokrasi tahun 2019 ini telah selesai dengan adanya keputusan MK ini, seluruh rakyat Indonesia tinggal menunggu pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, sebagaimana KPU pun telah menetapkannya," kata relawan.

Hingga akhirnya perbedaan pendapat pun terjadi, lantaran sejumlah pendukung maupun relawan yang hadir menolak pernyataan itu.

Menurut mereka, apa yang disampaikan bukan bagian dari pernyataan sikap yang seharusnya dibacakan.

"Itu bukan sikap relawan, tolak, tolak," teriak mereka.

Tonton videonya di sini:

(TribunPalu.com/Kompas.com/Tribunnews.com)