Sulteng Hari Ini

Hingga Akhir Juni 2019, Realisasi Pendapatan APBD Sulteng Jauh di Bawah Target

Sekdaprov Sulteng memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di kompleks Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (5/7/2019) siang.

Hingga Akhir Juni 2019, Realisasi Pendapatan APBD Sulteng Jauh di Bawah Target
DOK. HUMAS PEMPROV SULTENG
Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (5/7/2019) siang. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah H Moh. Hidayat Lamakarate, memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di kompleks Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (5/7/2019) siang.

Dalam rapat TEPRA itu, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Richard A Djanggola, menyampaikan realisasi APBD sampai dengan 30 Juni 2019.

Tercatat sampai 30 Juni 2019, realisasi pendapatan APBD Sulteng baru mencapai Rp1,38 triliun atau mencapai 31,82 persen dari total target Rp4, 34 triliun.

Sedangkan, realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 882,8 miliar dan belanja langsung Rp498,5 miliar.

Rapat TEPRA di kompleks Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (5/7/2019) siang.
Rapat TEPRA di kompleks Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (5/7/2019) siang. (DOK. HUMAS PEMPROV SULTENG)
Rapat TEPRA di kompleks Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (5/7/2019) siang.
Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (5/7/2019) siang. (DOK. HUMAS PEMPROV SULTENG)

Gubernur Sulawesi Tengah: Tidak Ada Kata Maaf Untuk Penyebar Hoaks

Rektor Minta Pembangunan Gedung Rektorat IAIN Palu Harus Sesuai Aturan yang Berlaku

Terkait Hoaks People Power di Sulteng, Ini Alasan Gubernur Longki Laporkan Politisi Nasdem ke Polisi

Menurut Richard, realisasi anggaran yang belum sesuai dengan target dipengaruhi adanya libur dan cuti bersama lebaran

"Sehingga proses pertanggungjawaban kegiatan cenderung lambat dan juga masih banyak kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam proses lelang," jelas Richard.

Melihat realisasi tersebut, Sekdaprov Moh. Hidayat Lamakarate menilai, perlu dilakukan pola atau cara yang baik agar realisasi anggaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Selain itu, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikan klarifikasi terkait dengan belum tercapainya realisasi anggaran yang belum sesuai dengan target di instansi masing-masing.

"Kita juga mengharapkan agar kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar dapat mensosialisasikan kepada Penyedia jasa terkait dengan adanya perubahan sistem Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku," ungkap Hidayat.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bahran menjelaskan, saat ini terjadi ketimpangan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah.

Yakni, realisasi pendapatan Pemda provinsi sudah mencapai lebih dari 50 persen, tetapi realisasi belanja sangat rendah hanya mencapai 31, 82 persen.

Sehingga sudah dipastikan adanya kelambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat akibat lambatnya uang yang beredar di masyarakat.

"Untuk itu diharapkan strategi dari kepala OPD untuk dapat segera merealisasikan anggarannya," ujar Bahran.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved