Joko Widodo Bantah Pernyataan Menteri hingga Usul Fadli Zon, 5 Fakta Soal Pemindahan Ibu Kota RI

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil sempat menyebutkan lokasi ibu kota yang baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur.

(Biro pers setpres)
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019). 

TRIBUNPALU.COM - Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur semakin hangat dibicarakan, teka-teki di mana lokasi ibu kota negara yang baru pun terjawab sudah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil sempat menyebutkan lokasi ibu kota yang baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur.

"Iya, Kaltim benar," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Sayangnya, belum berganti hari, pernyataan Sofyan itu langsung dibantah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor.

Lantas, apa kata sejumlah pihak termasuk Anies Baswedan dan Fadli Zon soal pemindahan ibu kota -yang bila jadi- akan ke Kalimantan Timur?

Berikut beberapa fakta baru soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Pernyataan Sofyan Djalil

Menteri ART/Kepala BPN Sofyan Djalil
Menteri ART/Kepala BPN Sofyan Djalil (Theresia Felisiani/Tribunnews.com)

Menteri ATR, Sofyan Djalil memang mengatakan, lokasi ibu kota negara yang baru berada di Kalimantan Timur.

Namun, Sofyan Djalil masih mengunci rapat lokasi tepat ibu kota baru itu karena ia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi tersebut.

"Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.

"Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya),” ucap dia.

Detik-detik Pembantaian Awak Kapal KM Mina Sejati, Pelaku Bunuh Korban di Saat Mereka Tidur

Nekat Lakukan Illegal Fishing, 3 Kapal dan 12 Awak Asal Filipina Ditangkap KKP di Laut Sulawesi

Pemerintah Pasang Papan Peringatan di Bibir Pantai Eks Tsunami

2. Dibantah Jokowi

Jokowi dan Kementerian Pertanian.
Jokowi dan Kementerian Pertanian. (dok. Kementerian Pertanian)

Belum ada setengah hari, pernyataan Sofyan Djalil soal ibu kota baru itu dibantah Jokowi.

Jokowi masih menunggu beberapa kajian sebelum memutuskan di mana lokasi ibu kota baru.

Sayang, mantan Wali Kota Solo itu enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. 

Menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.

Pemerintah baru sebatas menentukan, ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

Ada dua daerah yang hingga saat ini menjadi kandidat kuat sebagai ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

3. Gubernur Kaltim Buat Pergub

Gubernur Kaltim, Isran Noor di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim, Isran Noor di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. (Tribunkaltim.co, Purnomo Susanto)

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor berencana membuat payung hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) untuk mengunci kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

Payung hukum ini dimaksud untuk penataan kawasan khusus non-komersial di lokasi Ibu Kota Negara, guna mencegah adanya broker tanah.

"Iya, kami keluarkan Pergub untuk penataan kawasan khusus penataan Ibu Kota Negara," ungkap Isran, usai acara dialog bersama Bappenas dan kepala daerah se-Kaltim di Balikpapan, Rabu (21/8/2019).

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi wilayahnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.

Gubernur Kalimantan Timur Akan Buat Pergub Cegah Adanya Broker Tanah di Lokasi Ibu Kota Negara

Kekeringan, 11 Bulan Lamanya Warga di Sigi Sulit Dapatkan Air Bersih

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi saat diwawancari terkait Ibu Kota baru.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi saat diwawancari terkait Ibu Kota baru. ((handout))

"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait IKN (ibu kota negara)," ungkap Hadi Mulyadi, melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Warga Kaltim, kata Hadi, patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini.

Meski demikian, rencana pemindahan IKN ke Kaltim memberi dampak positif dan negatif.

Untuk itu, masyarakat Kaltim harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan ini.

4. Fadli Zon Usul Jajak Pendapat

Fadli Zon
Fadli Zon (Chaerul Umam)

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon ikut merespons pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

Fadli mengusulkan ada jajak pendapat yang melibatkan masyarakat.

Menurut Fadli Zon, ini diperlukan agar proyek pemindahan ibu kota diketahui secara transparan oleh masyarakat.

"Kalau perlu diadakan referendum ya, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak?" ujar Fadli.

"Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," ucapnya.

Fadli tetap berpendapat pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah sebaiknya lebih dulu fokus persoalan yang lebih mendesak.

Beberapa persoalan yang harus segera mendapat perhatian antara lain soal kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, dan energi.

5. Tanggapan Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut hanyalah soal pemindahan administrasi.

Namun untuk perekonomian, tetap akan di Jakarta dan tak akan berpengaruh untuk Jakarta.

"Kegiatan perekonomian di Jakarta, Insya Allah akan jalan terus."

"Karena yang sedang dalam proses kan administrasi pemerintahan."

"Tapi untuk kegiatan perekonomian akan tetap di Jakarta," ucap Anies.

Menurut dia, arahan dari Presiden Jokowi, Jakarta sebagai pusat ekonomi juga tak akan berubah.

"Bahkan arahan dari Pak Presiden memang, Bank Indonesia kemudian lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis perekonomian akan tetap di Jakarta."

"Jadi sebagai pusat kegiatan perekonomian, kota ini jalan terus," kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menambahkan, sebuah kota harus siap menghadapi perubahan termasuk Jakarta.

"Dan memang sebuah kota harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan zaman. Tidak bisa kita mau statis terus."

"Saya percaya masyarakat bisnis di Jakarta akan dengan cepat melihat kesempatan-kesempatan baru dengan ada tantangan-tantangan baru," tuturnya.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi/Kristian Erdianto/Zakarias Demon Daton/Akhdi Martin Pratama/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketika Jokowi Bantah Pernyataan Menterinya soal Lokasi Ibu Kota Baru dan Usul Fadli Zon

Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved