Penjelasan BMKG Soal Rendahnya Tingkat Kegempaan di Kalimantan, Calon Lokasi Ibu Kota RI yang Baru

Ada 'sedikit kelebihan' yang dimiliki Pulau Kalimantan jika dikaitkan dengan bencana alam yang kerap melanda Indonesia; gempa bumi.

(Biro pers setpres)
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019). 

1. Wilayah Pulau Kalimamtan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia.

2. Wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust).

Oleh karena itu, suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng.

3. Beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier, sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa.

BACA JUGA:

Ada Isu Gempa Besar di Sulteng Bulan Depan, BMKG Palu Tegaskan Gempa Bumi Tak Bisa Diprediksi

Catatan BMKG Tunjukkan Adanya Peningkatan Aktivitas Gempa Bumi di Indonesia Selama Juli 2019

3 Tips Sederhana yang Bisa Dilakukan Orangtua untuk Kurangi Ketakutan Anak Saat Gempa Bumi

Meski begitu, diperlukan strategi mitigasi bencana yang tepat untuk mengantisipasi bencana, khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Sebab, ketiga wilayah tersebut berhadapan langsung dengan sumber gempa.

Dwikorita menambahkan, "Tata ruang pemanfaatan daerah pesisir harus berbasis mitigasi bencana, Ini penting guna mengantisipasi bencana tsunami di pantai rawan tsunami dan tangguh menghadapi tsunami."

Dwikorita juga menegaskan, salah satu upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari tsunami adalah konsep evakuasi mandiri.

Evakuasi mandiri dengan menjadikan guncangan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami alami dapat menjamin keselamatan masyarakat.

Sehingga, kegiatan sosialisasi perlu diadakan untuk masyarakat dan stakeholder di wilayah pantai rawan tsunami, yang meliputi edukasi evakuasi mandiri dan pelatihan evakuasi (drill).

Pihak atau lembaga terkait yang berwenang mengadakan sosialisasi tersebut meliputi BNPB, BPBD, BMKG, dan lainnya.

Dengan adanya sosialisasi evakuasi mandiri, diharapkan masyarakat yang tinggal di zona sesar aktif dan di kawasan pesisir dapat memahami bagaimana cara menyelamatkan diri dan orang lain saat gempa bumi dan tsunami terjadi.

"Jika tempat tinggal kita di daerah rawan, maka yang penting dan harus disiapkan adalah langkah mitigasinya, kesiapsiagaannya, kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta infrastruktur yang kuat untuk menghadapi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi," terangnya.

Tak hanya di Kalimantan, strategi mitigasi bencana dan evakuasi mandiri dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami juga perlu dilakukan di wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved