Palu Hari Ini
Aliansi KIBAR Peringati Hari Tani Nasional dengan Aksi Turun ke Jalan
Aliansi Kami Bersama Rakyat (KIBAR) turun ke jalan berdemonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Sulteng, Selasa (24/9/2019).
TRIBUNPALU.COM, PALU - Aliansi Kami Bersama Rakyat (KIBAR) turun ke jalan berdemonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Sulteng, Selasa (24/9/2019).
Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Tani Nasional ke 59.
"Hari ini, yang seharusnya membuat para petani berbahagia, malah mendapatkan 'kado' dari rezim Jokowi, yakni RUU Pertanahan," kata Koordinator KIBAR, Cio.
'Kado' tersebut kata dia merupakan antithesa dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.
"Esensi dari regulasi tersebut adalah untuk meligitimasi kekuatan para pemodal agar mudah merampas tanah-tanah rakyat yang difasilitasi oleh Negara," sebutnya.
"Ingat, difasilitasi negara mendapat recehan-recehan dari para pemodal tersebut," tambahnya.
Ia mengungkapkan, makin banyaknya lahan petani yang tergusur, rakyat yang kelaparan akibat kekurangan sandang dan pangan.
Pemerintah Jokowi kata Cio bukannya memperbaiki atau mengubah kebijakan agar lebih sayang rakyat, tetapi rakyat yang melawan malah mendepatkan represi yang lebih keras.
Selain itu, ia juga menyinggung soal klaim lahan juga makin masif terjadi.
Contohnya seperti yang terjadi di desa-desa sekitaran Lore Tengah, Kabupaten Poso.
Lahan-lahan rakyat sekitar diklaim oleh Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) sebagai kawasan konservasi.
"Rakyat dilarang tinggal dengan alasan bahwa daerah tersebut merupakan daerah perlindungan hewan-hewan khas," ujarnya.
Ia pun mempertanyakan kenapa hewan-hewan lebih diutamakan ketimbang kelangsungan hidup rakyat yang mayoritas petani di wilayah itu.
Begitu pun yang terjadi di Desa Balumpeva, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.
Di wilayah itu juga terjadi klaim lahan oleh negara melalul Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Mereka mengklaim bahwa lahan-lahan desa tersebut juga merupakan kawasan konservasi hutan lindung.
"Rakyat Balumpeva juga belum lama ini diintimidasi oleh pihak BKSDA dan Polhut agar jangan melakukan
perlawanan lagi," ungkapnya. (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)