Undang Ketua DPR RI ke Acara Mata Najwa, Najwa Shihab: Jangan Khawatir Tidak Ada Gas Air Mata

TRIBUNPALU.COM - Presenter Najwa Shihab secara terbuka mengundang Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk hadir di acaranya 'Mata Najwa' untuk berdiskusi langsung dengan mahasiswa.

Undangan ini menindaklanjuti pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar yang menyebutkan bahwa Bamsoet ingin beraudiensi dengan mahasiswa.

Tetapi, keinginan itu menjadi sulit direalisasikan karena demonstrasi berujung ricuh.

"Pak Ketua DPR dengan sangat rendah hati ingin bertemu dengan mahasiswa ke lapangan. Tapi temen-temen anarkis di lapangan. Kan itu jadi sulit," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2019), dikutip dari Kompas.com.

Lewat akun Twitternya, Najwa menyampaikan undangannya kepada Bamsoet untuk datang ke acara Mata Najwa dan berdialog dengan mahasiswa.

Hal ini juga dimaksudkan agar semua rakyat bisa ikut menyimak dialog antara Ketua DPR dengan para mahasiswa.

"Pak Ketua DPR yth, jika benar ingin berdialog dgn mahasiswa, dgn rendah hati kami undang ke @matanajwa
malam ini. Jadi publik bisa ikut menyimak," tulis Najwa.

Tak hanya itu, Najwa menjamin bahwa dalam acaranya tersebut tidak akan ada gas air mata.

"Jangan khawatir, tidak akan ada gas airmata di @matanajwa," sambungnya.

Aksi Demonstrasi Mahasiswa Terjadi di Sejumah Daerah Indonesia

Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi terjadi di sejumlah daerah, Senin (23/9/2019) hingga Selasa (24/9/2019).

Mereka menuntut pemerintah dan DPR membatalkan sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap memberangus kebebasan sipil dan melemahkan agenda pemberantasan korupsi sesuai amanat reformasi.

Di Jakarta, aksi unjuk rasa dipusatkan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Mahasiswa di kota-kota besar, seperti Yogyakarta, Bandung, Malang, Cirebon, dan di Provinsi Sumatera Barat juga turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka.

Dalam tuntutannya, mahasiswa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang dinilai akan melemahkan KPK.