Bencana Berlalu 1 Tahun, HMI Cabang Palu Minta Pemerintah Segera Pastikan Perubahan RTRW

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu menggelar dialog refleksi setahun bencana di Kota Palu, Rabu (2/10/2019) malam.

Bencana Berlalu 1 Tahun, HMI Cabang Palu Minta Pemerintah Segera Pastikan Perubahan RTRW
TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin
Suasana dialog refleksi satu tahun bencana di Sulawesi Tengah oleh HMI Cabang Palu, di Kota Palu, Rabu (2/10/2019) malam. 

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu menggelar dialog refleksi setahun bencana di Kota Palu, Rabu (2/10/2019) malam.

Dialog itu kaum intelektual yang identik dengan warna hijau hitan itu, sekaligus memperingati satu tahun bencana yang terjadi di Kota Palu, Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018 lalu.

Dari dialog bersama itu, HMI Cabang Palu mendesak Pemerintah Kota Palu untuk segera memastikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu pascebencana.

Dalam dialog itu, perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu juga turut dihadirkan, bahkan lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman.

Suasana dialog refleksi satu tahun bencana di Sulawesi Tengah oleh HMI Cabang Palu, di Kota Palu, Rabu (2/10/2019) malam.
Suasana dialog refleksi satu tahun bencana di Sulawesi Tengah oleh HMI Cabang Palu, di Kota Palu, Rabu (2/10/2019) malam. (TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin)

Hasil Pemeriksaan Tim Puslabfor Polri Ungkap Ruangan yang Jadi Titik Api di LPP Kelas IIIa Palu

Daftar Kekayaan 5 Pimpinan DPR: Puan Maharani Punya Utang Rp29 M, Rachmat Gobel Terkaya di Indonesia

Viral Video Megawati Soekarnoputri Buang Muka dengan Surya Paloh dan AHY, Ini Kata Politisi PDI-P

Ketua Umum HMI Cabang Palu, Karimul Hamid, memandang kepastian RTRW Kota Palu berdampak terhadap pembangunan infrastruktur.

Mulai dari infrastruktur gedung hingga infrastruktur ekonomi pascabencana.

“Penanganan bencana, tentu berbicara bagaimana manusianya, karena tata ruang ini menentukan ke mana masyarakat akan membangun rumah dan tempat usaha,” jelas Karimul.

Menurut Karimul, kepastian RTRW itu menjadi kebutuhan penting dalam melakukan pemulihan pascabencana.

Sebab, lanjutnya, jika penetapan RTRW tetah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu, tentu masyarakat terdorong untuk tidak membangun di wilayah yang masuk zona rawan bencana.

“Infrastruktur hukum mesti jadi perhatian khusus, karena itu mencakup segala sektor kehidupan masyarakat,” kata Katimul.

Halaman
12
Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved