Dahnil Anzar Sebut Usulan Prabowo Jadi Menteri Berasal dari Kader Gerindra, Ini Penjelasannya
Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa usulan Prabowo jadi menteri berasal dari gagasan para kader partai.
lihat foto
Hal itu, kata dia, merupakan hak prerogatif Presiden.
Jokowi pun diyakini sudah punya pertimbangan-pertimbangan sendiri.
"Saya kan enggak bisa mendahului," ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan menyebut, kriteria calon menteri Jokowi haruslah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.
Sebab, mereka yang masuk ke kabinet harus mampu bekerja sama dengan birokrasi, DPR, dan punya kebijakan-kebijakan politik yang tidak rutin, normatif.
Menurut Puan, kebijakan yang dibuat harus ada yang juga berpihak pada pemerintah.
"Hanya kemudian harus dibuktikan dalam kinerja nantinya kalau kemudian sudah dilantik," kata Ketua DPR itu.
2. Ketua DPP Nasdem
Ketua DPP Partai Nasdem Rachmat Gobel tak masalah dengan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon menteri bidang pertahanan.
"Enggak ada masalah," kata Rachmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).
Menurut Rachmat, Jokowi sudah punya sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan menunjuk Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan.
Meski Prabowo dan Gerindra sempat berseberangan, Rachmat yakin, tujuan Jokowi menggandeng Prabowo adalah demi pembangunan.
"Saya kira Pak Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dia ingin mengajak semua orang bergabung bagaimana kita membangun Indonesia ini," ujar Wakil Ketua DPR itu.
3. Hasto Kristyanto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menghormati sikap Presiden Joko Widodo yang meminta Ketua Umum Prabowo Subianto ikut membantu dalam kabinet kerja jilid 2 periode 2019-2024.
"Itu merupakan hak prerogatif presiden dan kami hormati karena presidenlah yang mengambil keputusan dan kemudian menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan," ujar Hasto saat ditemui di acara syukuran pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Ketika ditanya apakah sikap presiden akan menganggu koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, Hasto menegaskan, para ketua umum parpol koalisi menghormati hak prerogatif presiden.
Para ketum, kata dia, juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil presiden.
"Para ketum parpol juga memahami pertimbangan yang diambil presiden ketika memutuskan memperluas koalisi karena semangat gotong-royong," ucap Hasto.
Ia juga menyampaikan, jika ada partai yang ingin keluar koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, pihaknya mempersilahkan hal itu karena memang pemerintah ke depan membutuhkan pihak oposisi.
(TribunPalu.com)
