Dahnil Anzar Sebut Usulan Prabowo Jadi Menteri Berasal dari Kader Gerindra, Ini Penjelasannya

TRIBUNPALU.COM - Politikus Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa usulan Prabowo jadi menteri berasal dari gagasan para kader partai.

"Datang dari para kader tentu," ujar Dahnil, dilansir dari tayangan di kanal Youtube Talk Show tvOne, Selasa (22/10/2019).

Ada alasan yang mendasari munculnya ide untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Selama berdiri, Gerindra belum pernah masuk ke dalam pemerintahan.

Jadi ketika ada alternatif maka Gerindra mencoba memanfaatkan hal tersebut.

"Jadi kan begini di Geridra kan muncul banyak pendapat, pendapat misalnya 10 tahun ini Gerindra sudah jadi oposisi, selama Gerindra berdiri dan dipimpin Pak Prabowo kan belum pernah ada di dalam pemerintahan kenapa kemudian tidak dicoba misalnya ada alternatif," paparnya.

Hal ini agar sejumlah ide dan gagasan dari partai Gerindra dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah.

Lantaran menurut Dahnil, di Indonesia tidak ada yang memfasilitasi ide-ide dan gagasan dari oposisi.

"Karena di Indonesia sistem kita itu tidak memfasilitasi ide-ide dan gagasan oposisi itu bisa digunakan di eksekutif maka kemudian ada gagasan bagaimana kalau kita jadi mitra internal," sambungnya.

Dahnil juga mengatakan bahwa muncul ide lain dari kader partai.

Yaitu tetap menjadi oposisi dan memperkuat sosok Pak Prabowo.

Prabowo sebagai pemimpin partai mencoba untuk mempertimbangkan seluruh ide dan gagasan.

"Namun di sisi lain juga ada ide bagaimana kita tetap di luar sebagai mitra kritis jadi oposisi, ini akan memperkuat Gerindra ini akan memperkuat sosok pak Prabowo."

"Ide ini muncul dari semua pihak, ini dipertimbangkan oleh Pak Prabowo," ujar Dahnil.

Hal yang pertama dilakukan Pak Prabowo akhirnya membawa semua konsepsi yang dimiliki ke Presiden Joko Widodo.

Jokowi memberi kebebasan kepada Prabowo untuk menjalankannya dengan atau tanpa Gerindra.

"Pertama yang dilakukan Pak Prabowo mendorong gagasan, maka ketika ketemu Pak Jokowi beliau bawa konsepsi, bawa dokumen tentang dorongan besar pembangunan ekonomi, satu lagi dorongan tentang solusi meretas jalan perdamaian di Papua."

"Itu didiskusikan dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi menyampaikan pesan ini yang harus dilakukan konsipesi ini bisa diblandend dengan visi misi bapak, kalau mau digunakan silahkan baik itu bersama pak Prbowo dan partai gerindra atau Pak Prabowo tanpa Partai Gerindra," ungkap Dahnil.

Prabowo Subianto Diminta Bantu Presiden di Bidang Pertahanan

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (21/10/2019).

Prabowo tiba di Istana Negara sekira pukul 16/.10 WIB.

Dalam kedatangannya tersebut Prabowo menyebutkan bahwa ia diminta Presiden Joko Widodo untuk membantunya dalam bidang pemerintahan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan, beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," kata Prabowo.

Namun ia tidak menyebutkan secara spesifik apakah yang dimaksud adalah menteri pertahanan atau menteri lainnya.

Berikut tanggapan sejumlah tokoh jika Prabowo menjadi menteri, dirangkum TribunPalu.com dari Kompas.com:

1. Puan Maharani

Politikus PDI-Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi penunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon menteri bidang pertahanan.

Jika Prabowo benar-benar menjadi menteri, Puan berharap ia dapat memberikan solusi terbaik atas persoalan-persoalan bangsa.

"Semoga kalau memang beliau kemudian betul dilantik sebagai Menteri Pertahanan, ya harusnya nanti bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Puan mengatakan, partainya tidak masalah dengan kehadiran Prabowo di koalisi pemerintahan.

Hal itu, kata dia, merupakan hak prerogatif Presiden.

Jokowi pun diyakini sudah punya pertimbangan-pertimbangan sendiri.

"Saya kan enggak bisa mendahului," ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan menyebut, kriteria calon menteri Jokowi haruslah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Sebab, mereka yang masuk ke kabinet harus mampu bekerja sama dengan birokrasi, DPR, dan punya kebijakan-kebijakan politik yang tidak rutin, normatif.

Menurut Puan, kebijakan yang dibuat harus ada yang juga berpihak pada pemerintah.

"Hanya kemudian harus dibuktikan dalam kinerja nantinya kalau kemudian sudah dilantik," kata Ketua DPR itu.

2. Ketua DPP Nasdem

Ketua DPP Partai Nasdem Rachmat Gobel tak masalah dengan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon menteri bidang pertahanan.

"Enggak ada masalah," kata Rachmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2019).

Menurut Rachmat, Jokowi sudah punya sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan menunjuk Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan.
Meski Prabowo dan Gerindra sempat berseberangan, Rachmat yakin, tujuan Jokowi menggandeng Prabowo adalah demi pembangunan.

"Saya kira Pak Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan yang baik. Dia ingin mengajak semua orang bergabung bagaimana kita membangun Indonesia ini," ujar Wakil Ketua DPR itu.

3. Hasto Kristyanto

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menghormati sikap Presiden Joko Widodo yang meminta Ketua Umum Prabowo Subianto ikut membantu dalam kabinet kerja jilid 2 periode 2019-2024.

"Itu merupakan hak prerogatif presiden dan kami hormati karena presidenlah yang mengambil keputusan dan kemudian menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan," ujar Hasto saat ditemui di acara syukuran pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Ketika ditanya apakah sikap presiden akan menganggu koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, Hasto menegaskan, para ketua umum parpol koalisi menghormati hak prerogatif presiden.
Para ketum, kata dia, juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil presiden.

"Para ketum parpol juga memahami pertimbangan yang diambil presiden ketika memutuskan memperluas koalisi karena semangat gotong-royong," ucap Hasto.

Ia juga menyampaikan, jika ada partai yang ingin keluar koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf, pihaknya mempersilahkan hal itu karena memang pemerintah ke depan membutuhkan pihak oposisi.

(TribunPalu.com)