Terkini Nasional

Tanggapan Tjahjo Kumolo, PKS, hingga PAN Soal Larangan Pemakaian Cadar

Menteri Agama Fachrul Razi melontarkan wacana larangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan.

KOMPAS.com/Devina Halim
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019) 

TRIBUNNEWS.COM - Wacana larangan penggunaan cadar di instansi pemerintah tengah menjadi sorotan.

Wacana itu sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi

Terkait wacana pelarangan cadar tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menilai kementeriannya tidak mengatur tentang pemakaian cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Tjahjo setiap instansi memiliki aturan yang berbeda.

Tjahjo mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai wacana aturan tersebut karena belum membahasnya dengan Kementerian Agama.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. (Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com)

"Setahu saya kok gak ada aturan UU ya yang di Kementerian PANRB," tutur Tjahjo dalam tayangan yang diunggah YouTube Kompas TV, Kamis (30/10/2019).

"Kalau di tingkat instansi kelembagaan punya aturan untuk berpakaian dengan tata cara adat budaya masing-masing, kan masing-masing daerah juga ada dan sebagainya, itu saja."

"Kami menunggu saja, karena masing-masing instansi punya kewenangan masing-masing untuk mengatur sesuai dengan ke-Indonesian yang ada," ujar Tjahjo.

Sri Mulyani Turun Tangan Soal Lem Aibon, Tahun 2016 Temukan Kelebihan Anggaran Tunjangan Guru Rp23 T

ISIS Konfirmasi Tewasnya Abu Bakar al-Baghdadi dan Umumkan Pemimpin Baru

Usai Dilantik Jadi Kapolri, Idham Azis Enggan Komentari Kasus Novel Baswedan

PKS menilai wacana pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintah tidak lah tepat jika dijadikan cara untuk melawan radikalisme. 

Meski baru berupa wacana, namun politis PKS Mardani Ali Sera menyebut larangan menggunakan cadar dapat mengganggu privasi orang.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Igman Ibrahim)

Sebab, larangan tersebut sudah masuk ke ranah keyakinan setiap individu.

Menurut Mardani, dalam konteks melawan radikalisme bukan dengan pelarangan melainkan dengan dialog, literasi, serta penegakan hukum. 

"Saya ingin garis bawahi, sebetulnya cara untuk melakukan deradikalisasi yang baik melalui dialog, diskusi bukan berupa larangan."

Menurutnya, semakin dilarang peluangnya justru akan masuk ke jalur yang lain. 

"Kalau terkait masalah privasi saya setuju, teman-teman yang menggunakan penutup kepala itu bagian dari keyakinan mereka," ujar Mardani.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved