Beredar Kabar Ahok dan Antasari Azhar Jadi Dewan Pengawas KPK, ICW Pastikan Hoaks

TRIBUNPALU.COM - Beredar gambar yang memuat foto mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar yang disebut terpilih sebagai Dewan Pengawas KPK di media sosial WhatsApp (WA).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.

Kurnia mengungkap sejumlah alasan kenapa informasi semacam itu patut disebut sebagai hoaks.

"Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan," kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019) dilansir melalui Kompas.com.

• Komentar Anies Baswedan Soal Foto Dirinya yang Diedit Mirip Joker: Dengki Itu Nggak Ada Obatnya

• Disebut-sebut Jadi Bakal Calon Bupati Pandeglang 2020, Susi Pudjiastuti: HOAX

Ketentuan Dewan Pengawas KPK memang baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.

Saat ini, UU KPK hasil revisi baru saja dikembalikan Istana Kepresidenan ke DPR karena ada salah ketik.

Dengan demikian, informasi bahwa Ahok dan Antasari telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK jelas hoaks.

• Komentar Anies Baswedan Soal Foto Dirinya yang Diedit Mirip Joker: Dengki Itu Nggak Ada Obatnya

• BPBD Pati Klarifikasi Viralnya Video Truk Damkar Serempet Sejumlah Motor saat Kebakaran

• Jokowi Dapat Jersey Nomor Punggung Berbeda dari Pemimpin ASEAN Lainnya di KTT ASEAN, Ini Maknanya

"Maka dari itu harusnya tidak ada berita-berita yang mengatakan tentang adanya anggota dewan pengawas yang baru atau yang sudah dipilih," ujar Kurnia.

Kurnia juga mempertanyakan muatan konten tersebut bahwa ada kelompok Taliban di KPK.

Selama ini, Taliban dikenal sebagai kelompok berkuasa di Afghanistan yang memperlakukan ajaran radikal.

"Pihak yang menuding isu Taliban dan lain-lain itu harusnya yang bersangkutan bisa menjelaskan Taliban seperti apa? Buktinya apa? Tudingan itu apakah ada pembuktian yang dilakukan?" kata Kurnia.

Ia menilai, isu-isu semacam itu dihembuskan pihak tertentu yang tidak suka dengan perkembangan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Kurnia juga memandang, isu itu tidak sehat karena menggeser perdebatan dari persoalan penyelamatan KPK yang lebih penting ke persoalan yang tidak substansial.

"Ini kan tidak baik ya untuk pencerdasan masyarakat. Kami berharap masyarakat selalu cek beberapa pemberitaan terkait tudingan kepada KPK. Banyak sekali media kredibel yang dijadikan rujukan untuk menilai apakah informasi narasi itu benar atau salah," kata dia.