Usai Ungkap Anggaran 'Aibon', Kini PSI Minta Ajang Formula E di Jakarta Dibatalkan

Anggara mempertanyakan kajian investasi Formula E 2020.

Fraksi PSI tidak ingin anggaran balapan itu dibebankan dalam APBD yang merupakan uang rakyat.

"Jangan sampai berjudi dengan uang rakyat kalau misalnya kajiannya tidak jelas," ucapnya.

Jika Pemprov DKI tetap ingin menyelenggarakan Formula E, kata Anggara, sebaiknya anggaran kegiatan itu menggunakan dana dari pihak swasta.

Anthony menyatakan, Pemprov DKI mengusulkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk Formula E dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Rinciannya, sekitar Rp 400 miliar diusulkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan sekitar Rp 700 miliar diajukan badan usaha milik Pemprov, PT Jakarta Propertindo ( Jakpro), dalam bentuk penyertaan modal daerah (PMD).

Belum lagi anggaran pre-event yang diusulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

Anthony mengatakan Pemprov DKI harus bisa membedakan program prioritas dan non-prioritas.

Menurutnya, Formula E seharusnya tidak menjadi program prioritas.

"Kalau mau memang jadi panggung semata, lebih baik pakai dana operasional beliau (Gubernur DKI Anies Baswedan) saja, jangan pakai uang kami semua," ujar dia.

Berupaya jegal anggaran Formula E

Fraksi PSI akan berupaya menjegal masuknya anggaran untuk pelaksanaan Formula E dalam APBD 2020.

Fraksi PSI akan melobi anggota DPRD DKI dari fraksi lain untuk sama-sama menolak anggaran tersebut dalam rapat pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2020 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

Menurut Anggara, ada sejumlah anggota DPRD lainnya yang juga menolak anggaran itu.

Sebab, mereka sama-sama tidak mendapatkan analisis investasi pelaksanaan Formula E di Jakarta.