Komentar Ahok Saat Ditolak Masuk BUMN: Kayaknya Hidupku Ditolak Melulu

Ia pun menegaskan, BUMN dan seluruh karyawan yang di dalamnya bukan merupakan organisasi politik.

Serikat pekerja dan BUMN merupakan sebuah badan usaha yang terikat dengan norma-norma dan kode etik dalam menjalankan bisnis.

Kesatuan tersebut merupakan sebuah sistem untuk menjalankan tugas-tugas negara.

Mengenai keanggotaan Ahok sebagai kader PDIP, Hasto menilai Ahok tidak perlu untuk keluar dari partai apabila telah terpilih menjadi direksi atau komisaris di perusahaan BUMN.

Pasalnya, di dalam partai PDIP, Ahok hanya sebagai anggota.

Menjadi anggota partai, tentu bisa ditugaskan dengan sesuai kemampuan dan kapasitas yang ia miliki.

Diisukannya Ahok akan menjadi pimpinan di sebuah perusahaan BUMN santer kian terdengar setelah Ahok mendatangi Kantor Kementerian BUMN , Rabu (13/11/2019).

Bahkan Ahok diisukan akan menjadi pimpinan disebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi dan mempunyai peran vital dalam pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu isunya adalah Ahok akan merapat ke PT Pertamina (Persero).

Ahok bahkan diisukan akan memimpin kursi Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Diisukanya Ahok akan merapat ke Pertamina menuai berbagai pro dan kontra.

Salah satunya dengan adanya penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina Plaju, Palembang, Sumatera Selatan. 

Serikat Pekerja Pertamina Plaju Palembang menganggap Ahok memiliki cacat persyaratan materil sehingga tidak layak untuk menjadi pimpinan Pertamina.

Mereka menilai meskipun pimpinan berwenang dalam memilih dan menunjuk seseorang sebagai pimpinan BUMN, tapi pemerintah juga harus memperhatikan nilai integritas dan perilaku orang tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Pertamina Plaju Palembang, Muhammad Yunus menilai dalam penunjukan dan penetapan seseorang pimpinan di dalam lingkungan BUMN, pemerintah harus benar-benar menunjuk putra-putri Indonesia terbaik, selain Ahok.