18 Gubernur Protes Pemangkasan TKD Rp 43 T, Kompak Datangi Menkeu Purbaya di Kantornya

Sebanyak 18 gubernur dari seluruh Indonesia melayangkan protes terhadap kebijakan pemerintah memotong dana Transfer ke Daerah (TKD).

Editor: Lisna Ali
(Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)
TKD DIPANGKAS - Sebanyak 18 gubernur dari seluruh Indonesia melayangkan protes terhadap kebijakan pemerintah memotong dana Transfer ke Daerah (TKD). 

TRIBUNPALU.COM - Sebanyak 18 gubernur dari seluruh Indonesia melayangkan protes terhadap kebijakan pemerintah memotong dana Transfer ke Daerah (TKD).

Para kepala daerah menilai pemotongan anggaran tersebut akan menciptakan beban berat di tingkat provinsi.

Protes ini disampaikan melalui audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu digelar pada Selasa (7/10/2025) pagi.

Sebelumnya, diketahui pemerintahan Prabowo Subianto telah memangkas dana transfer ke daerah dalam Rancangan APBN 2026.

Pemangkasan ini mencapai Rp 43 triliun, dari alokasi Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Angka TKD 2026 ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam sesi itu mewakili menyampaikan keluhan para gubernur.

Sherly menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan yang dinilai terlalu besar tersebut.

 “Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," terang Sherly, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Pemkab Sigi Bahas Status Wilayah SP Bulupontu Jaya dan Isu Penebangan Pohon

Salah satu alasan utamanya adalah beban penggajian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang kian membesar.

Selain itu, pemotongan ini akan mengganggu janji daerah untuk pembangunan jalan dan jembatan yang telah ditetapkan.

 “Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” kata dia.

Sherly menyebut pemotongan dana ini mencapai 20 hingga 30 persen di sebagian besar daerah.

Ia mencontohkan, di Jawa Tengah, pemotongan bahkan mencapai 60 hingga 70 persen, yang dinilai sangat berat.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved