Tak Terima Marwan Batubara Sebut KPK Lindungi Ahok, Ali Ngabalin: Anda Penuh Kebencian
Ali Ngabalin tidak terima dengan ucapan Marwan Batubara yang menyebut bahwa KPK melindungi Ahok.
lihat foto
Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga pun menilai bahwa Marwan Batubara sudah melintir fakta pengadilan tentang Ahok.
"Tadi Bang Marwan sudah langsung menuduh bahwa Ahok menerima korupsi sekian miliar, padahal kan disitu kan pemda, pemda kan bukan berarti, korupsi kan orang lho, disitu kan bukan Ahok menerima uang Rp 191 miliar, nih sebenarnya bang Marwan sudah melintir," kata Arya Sinulingga.
Seharusnya menurut Arya Sinulingga, Marwan Batubara bisa membedakan keputusan pengadilan.
"Kalau selama itu asumsi, asumsi bang Marwan udah salah, dia bilang Ahok menerima, dikatakan disitu saja diputusan itu Ahok menerima uang 150 miliar kan gak ada seperti itu, itu jelas bang Marwan sudah melintir," kata Atya Sinulingga.
Tonton video selengkapnya:
• Viral Foto Ahok Kenakan Seragam Pertamina, Begini Penjelasan Sebenarnya, Sarkasme?
• Ahok Disarankan Fahri Hamzah untuk Ditempatkan di BUMN Paling Korup, Ini Daftar Kasus Korupsi BUMN
Sejumlah tanggapan tokoh terkait kabar Ahok akan jadi bos BUMN:
1. Jubir Presiden
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).
"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11).
Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.
Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.
Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebut Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.
"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.
Namun, Fadjroel mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN. Ia meminta agar masalah posisi Ahok dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.
"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.
