Ahok Disarankan Fahri Hamzah untuk Ditempatkan di BUMN Paling Korup, Ini Daftar Kasus Korupsi BUMN

Keberadaan Ahok di BUMN yang paling Korup, kata Fahri Hamzah, akan menjadi pembuktian apakah Ahok berani membuka praktik korupsi di BUMN.

Ahok Disarankan Fahri Hamzah untuk Ditempatkan di BUMN Paling Korup, Ini Daftar Kasus Korupsi BUMN
Instagram/basukibtp
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok disarankan oleh Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk ditempatkan di BUMN yang dianggap paling korup. 

TRIBUNPALU.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok disarankan untuk ditempatkan di BUMN yang dianggap paling korup.

Saran ini diungkapkan oleh Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Keberadaan Ahok di BUMN yang paling Korup, kata Fahri, akan menjadi pembuktian apakah Ahok berani membuka praktik korupsi di BUMN

Hal itu disampaikan Fahri saat diwawancarai jurnalis Aiman Witjaksono dalam program Aiman KompasTV, Senin (19/11/2019) malam. 

Fahri Hamzah dalam program Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019).
Fahri Hamzah dalam program Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019). (Tangkap Layar KompasTV)

Ahok Dikabarkan Bakal Jadi Petinggi Perusahaan BUMN, Ini 5 Orang yang Nyatakan Penolakan

Baru Jabat Menteri BUMN, Erick Thohir Buat Gebrakan: Tarik Ahok, Sapu Bersih Pejabat Eselon I

Deretan Pejabat Eselon I Kementerian BUMN yang Diberhentikan oleh Erick Thohir

Di awal keterangannya, Fahri mendukung Ahok masuk ke BUMN

Dengan catatan, masuknya Ahok ke BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kalau itu dia (pemerintah,-Red) bikin clear, belalah sudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong. Semua orang di Republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Gak boleh orang selama-lamanya kita siksa," kata Fahri sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019) malam.

Menurut Fahri, Presiden dan Menteri BUMN harus berani membela Ahok sepanjang penangkatannya sesuai dengan peraturan.

Presiden harus siap dengan resiko politik yang bakal diterima.

"Resiko politiknya akan diterima oleh Presiden, resiko politiknya akan diterima oleh menteri BUMN. Tidak populer. Dikritik orang. Itu memang resiko hari hari politisi," ujar Fahri.

Halaman
1234
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved