Pembongkaran Jembatan Yondo Mpamona di Poso, FRARP Duga Masyarakat Diintimidasi Agar Tidak Melawan

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Front Aksi untuk Rano Poso (FARP) menyebut warga yang sebelumnya menentang pembongkaran Jembatan Yondo Mpamona di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mendapat perlakuan intimidasi.

Intimidasi itu menyebabkan warga Tentena, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, tidak memberikan perlawanan.

Hal ini disampaikan oleh Perwakilan FARP, Jen Richard Tandawuya, saat berada di Kota Palu, Senin (25/11/2019) sore.

Jen Richard Tandawuya mengatakan, intimidasi itu dilakukan terhadap masyarakat yang menolak pembongkaran jembatan bersejarah itu.

“Kami menduga masyarakat yang menolak (pembongkaran jembatan, red.) diintimidasi agar tidak melawan,” kata Richard.

Richard sapaannya, mengungkapkan, intimidasi dilakukan dengan cara melibatkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), kepolisian, pihak kelurahan, hingga kecamatan untuk menemui masyarakat.

Tidak hanya itu, intimidasi juga dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat yang menolak pembongkaran jembatan.

“Anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, mereka diintimidasi supaya keluarganya tidak melawan. Pola intimidasinya jelas sangat terstruktur,” kata Richard.

• Update CPNS 2019: Instansi BKN Perpanjang Masa Pendaftaran, hingga Masih Ada Formasi Tanpa Pelamar

• Kasatlantas Polres Palu Akan Tindak Tegas Hajatan Warga yang Tutup Total Badan Jalan

• Hari Guru Nasional, Simak Kisah 3 Guru Inspiratif dari Berbagai Daerah Pedalaman di Indonesia

Berdasarkan informasi yang ada, Pemda Poso bersama PT Poso Energy membongkar jembatan tua Pamona tersebut untuk dijadikan kawasan wisata dan memperlancar keluar masuknya kapal pengerukan milik perusahaan.

Diketahui, kapal pengerukan milik PT Poso Energy akan melakukan pengerukan sepanjang 12,8 kilometer dan selebar 40 meter dengan kedalaman antara dua hingga empat meter.

Di samping itu, Jembatan Pamona merupakan satu-satunya peninggalan budaya Mesale atau gotong royong warga di sekeliling danau yang masih tersisa.

Sehingga, kata Richard, pembongkaran tersebut sama halnya telah menghilangkan situs sejarah.

“Kalaupun untuk direnovasi, apa dasarnya? Kondisinya masih layak digunakan untuk aktivitas warga dan tidak untuk dilakukan kendaraan,” terangnya.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)