Erick Thohir Bingung PT PANN Miliki Hotel, Sri Mulyani Justru Tak Tahu Ada BUMN dengan Nama Tersebut

- meningkatkan keunggulan kompetitif dengan skala usaha lebih ekonomis dan efisien di bidang industri maritim,

- mendorong tumbuhnya value creation pada semua unit kerja perusahaan,

- menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi,

- melaksanakan sinergi shipping management di seluruh lini dengan prinsip Good Corporate Governance.

PT PANN didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan di bidang Pengembangan Armada Komersial Nasional.

Pendirian PT PANN (Persero) juga menjadi mandat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II.

Dokumen Repelita II menyatakan, pemerintah membentuk sebuah BUMN yang bertanggung jawab untuk membiayai dan mengembangkan armada komersial nasional.

Pada 8 Agustus 2012, PT PANN (Persero) mendirikan anak usaha PT PANN Pembiayaan Maritim yang kemudian dilakukan pemisahan bisnis atau spin off pada tanggal 19 Februari 2013.

Dengan demikian, kegiatan bisnis inti perseroan dialihkan kepada anak usaha, sedangkan PT PANN (Persero) ditetapkan sebagai induk perusahaan (holding company).

Permasalahan PT PANN ini juga sempat disinggung dalam rapat kerja perdana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Komisi VI DPR RI.

Dalam rapat itu, direksi PT PANN dicecar anggota Komisi VI yang menanyakan mengenai penggunaan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) serta kinerja bisnis perusahaan selama ini.

Anggota komisi menganggap PT PANN sudah tidak layak ditolong.

"Jika yang akan diberikan PMN ini kita tidak mengerti kondisi perusahaannya, contoh yang dari PANN. Bagaimana mungkin kita DPR menyetujui. Jangan-jangan PMN-nya buat bayar gaji," ucap Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

Anggota Komisi VI lainnya dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron menganggap penjelasan direksi PT PANN tidak jelas, sehingga DPR pun ragu untuk menyetujui suntikan modal negara ke perusahaan tersebut.

"Saya mengingatkan bagaimana bisa yakin dengan PMN yang akan diberikan ke saudara kalau materi tidak ada. Penjelasan pun enggak jelas. Ini rapat harus jelas," kata Herman.