Kabar Tokoh

Tak Terima Rocky Gerung Sebut Presiden Tak Paham Pancasila, Politisi PDIP Ancam akan Lapor ke Polisi

Politisi PDIP ancam akan laporkan Rocky Gerung ke polisi terkait pernyataannya tentang presiden yang tak paham Pancasila.

Tangkap Layar Youtube Indonesia Lawyers Club
Junimart Girsang dan Rocky Gerung 

Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya terkait kabar bahwa partai oposisi akan bergabung dengan koalisi Jokowi.

Rocky mengibaratkan hal tersebut dengan sebuah istilah.

"Ya seranjang tapi dua selimut kurang nikmat," ujar Rocky, dilansir TribunPalu.com dari kanal Youtube Talk Show tvOne, Jumat (18/10/2019).

"Ini semacam sleeping with enemy, tidur bersama musuh," sambungnya.

Oposisi memiliki tugas untuk mengkritik kebijakan pemerintah..

Jika oposisi gabung ke koalisi atau ke pemerintahan, maka Rocky menilai bahwa partai oposisi tidak akan bisa untuk melakukan kritikan tersebut.

"Problem kita hari ini kesulitan untuk merumuskan posisi, jadi dipihak lain berupaya untuk berkoalisi secara terbatas di pihak sini berupaya untuk mengintervensi kebijakan."

"Oposisi tugasnya mengintervensi kebijakan atau bahkan mengintrupsi kebijakan sekarang kita mau ukur kapan dia bisa intrupsi kalau dia ada di ranjang yang sama gitu," paparnya.

Menurut penpadat Rocky, pihak Prabowo harusnya tetap berada di oposisi dan tidak masuk ke dalam pemerintahan.

Hal ini karena dirasa Prabowo merupakan sososk yang cerdas dan memiliki banyak konsep terkait bernegara.

Oleh karena itu Rocky menilai nantinya Praboow mampu memberikan kritikan yang tepat terhadap keputusan pemerintah yang dirasa melenceng.

"Saya anggap bahwa sebaiknya Pak Prabowo di laur kekuasaan, kenapa? Karena dia pintar, cerdas dia punya seluruh konsep bernegara, sehingga kalau terjadi kekacauan dalam kekuasaan ada oposisi yang menampung suara publik," ungkapnya.

Namun di sisi lain Rocky tetap menghormati keputusan Prabowo untuk menyumbangkan konsep bernegaranya untuk pemerintah.

Meskipun jika dinilai segi etika politik hal tersebut tidak diperbolehkan.

"Tapi Pak Prabowo bilang mau menyumbang konsep itu kepada kekuasaan, oke saya bilang nggak ada soal, tapi bagi saya itu adalah pertimbangan pragmatis dari segi etika politik itu tetap nggak boleh,"

"Kalau nggak pragmatis kekuasaan pasti dia menghormati psikologi publik yang mengendaki ada oposisi," pungkasnya.

(TribunPalu.com)

Sumber: Tribun Palu
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved