Komentari Keputusan Mendikbud Hapus UN, Muhadjir Effendy: yang Penting Bukan untuk Gagah-gagahan
Menko-PMK Muhadjir Effendy mendukung program "Merdeka Belajar" yang ditetapkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendy mendukung program "Merdeka Belajar" yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
"Pada prinsipnya saya sangat mendukung. Jadi ya tugas seorang menteri baru itu harus membenahi apa yang harus dibenahi dari sebelumnya," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan di depan para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
"Kalau ada menteri baru kok kemudian tak ada perubahan, itu apa artinya begitu. Makanya ya harus ada perubahan," kata Muhadjir.
Ia lantas mengenang pengalaman sebagai Mendikbud pada periode pemerintahan sebelumnya.
Menurut dia, sebagai menteri baru memang harus bisa menyelami kondisi dan persoalan secara mendetail.
Sebab, hal itu terkait dengan kebijakan yang akan diambil nantinya.
• Mendikbud Nadiem Makarim Pastikan Ujian Nasional Dihapus di Tahun Ajaran 2020/2021
• Kak Seto Beri Usulan ke Nadiem Makarim Sekolah Cukup Tiga Hari, Ini Alasannya
"Kebijakan itu bagian dari pilihan. Dalam kebijakan ada political gain dan ada political loss. Maka tidak ada kebijakan yang sempurna," ujar Muhadjir.
Terlebih, kata dia, ketika suatu kebijakan sudah berlangsung sangat lama. Tentu ada penyimpangan dan perubahan dalam penerapannya.
"Oleh karena itu, kebijakan yang 20 tahun lalu bagus harus dievaluasi. Yang penting niat harus baik. Bukan untuk gagah-gagahan agar kelihatan baru," ujar Muhadjir mengingatkan.
Ia lalu menyinggung kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) yang akan dilakukan Nadiem.
"Misalnya Mas Mendikbud sudah menyampikan soal UN yang dihapus. Bagi saya itu tidak apa-apa, yang penting isinya," ujar dia.
"Termasuk tadi soal evaluasi (kompetensi) yang formatif (di tengah) dan sumatif (di akhir dalam mekanisme pengganti UN) yang sangat teoritis sekali. Enggak ada evaluasi yang formatif saja, juga enggak ada yang sumatif saja. Jadi harus punya fungsi dua ya," kata Muhadjir.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan empat program pembelajaran nasional.
Nadiem menyebut empat program ini sebagai kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar".
"Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional ( UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
