Erick Thohir Babat Habis 5 Kebijakan eks Menteri BUMN Rini Soemarno, termasuk Gusur si 'Anak Emas'

Dua Menteri BUMN pilihan Presiden Joko Widodo, Rini Soemarno dan Erick Thohir, memiliki kebijakan yang bertolak belakang, dengan tujuan yang berbeda.

(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)
Menteri BUMN Erick Thohir usai laporan kepada Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019). 

Acara ini diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta pada Minggu, 14 Desember 2019.

Jalankan Arahan Erick Thohir, PLN Evaluasi 50 Anak Cucu Usahanya

Pertamina Punya 142 Anak dan Cucu Perusahaan, Menteri BUMN Erick Thohir Terkejut

2. Pembentukan Super Holding BUMN

Untuk merayakan ulang tahun ke-21, BUMN bersama FCHI buka 11.000 lowongan untuk lulusan SMA hingga S2, putra/i Kawasan Timur Indonesia, bahkan sediakan kuota untuk penyandang disabilitas
Untuk merayakan ulang tahun ke-21, BUMN bersama FCHI buka 11.000 lowongan untuk lulusan SMA hingga S2, putra/i Kawasan Timur Indonesia, bahkan sediakan kuota untuk penyandang disabilitas (bangka.tribunnews.com)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menghentikan pembentukan super holding BUMN.
Padahal, super holding merupakan mimpi besar dari mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Jadi nanti saya rasa urusan super holding kita ubah konsepnya jadi subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha," ujar Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Erick mencontohkan, konsep subholding tersebut seperti lini bisnis yang dijalankan Pelindo I sampai dengan IV.

Saat ini, perusahaan yang bergerak di jasa pelabuhan itu diberi tugas mengelola pelabuhan sesuai wilayah kerjanya masing-masing.

Erick menginginkan pembagian tugasnya bukan dari wilayahnya, melainkan dari jenis usahanya.

“Contoh apakah ke depan Pelindo bisa jadi pelindo 1 sampai IV atau Pelindo kita ubah sesuai fungsinya, misalnya Pelindo peti kemas, pelabuhan, curah cair, tidak berdasarkan sub region-nya yang akhirnya terjadi kanibal tidak pasti di antara mereka. Hal-hal ini yang mau kita lakukan,” kata Erick.

Sebelumnya, mantan Menteri BUMN Rini Soemarno melempar wacana pembentukan superholding BUMN dan meniadakan Kementerian BUMN.

"Ya itu kan wacana yang kita lemparkan kan. Jadi tentunya masih banyak diskusinya ke sana," ujar Rini di Jakarta, Senin (25/7/2016).

Menurut Rini, pembentukan superholding BUMN sangat dibutuhkan.

Sebab, ia percaya bahwa dengan superholding BUMN maka perusahaan-perusahaan BUMN bisa bergerak lebih lincah.

Selama ini, sejumlah BUMN dinilai tidak bisa bergerak leluasa dalam pengembangan bisnisnya karena berada di bawah Kementerian BUMN.

3. Pemecatan Ari Askhara

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara di Jakarta, Selasa (15/1/2019).
Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara saat berada di Jakarta, Selasa (15/1/2019). (KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA)

Menteri BUMN Erick Thohir langsung tancap gas membenahi perusahaan-perusahaan negara, sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved