Soal Jiwasraya, Arya Sinulingga Sebut Jokowi Tak Ada Maksud Salahkan SBY: Jangan Tersinggung

TRIBUNPALU.COM - Staff khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga memberikan klarifikasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki niatan untuk menyalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus Jiwasraya.

Arya Sinulingga meminta SBY dan pihaknya tidak langsung tersinggung dengan ucapan Jokowi yang mengucapkan bahwa kasus Jiwasraya sudah terjadi selama sepuluh tahun.

"Harusnya kita jangan langsung tersinggung atau apapun, harus lihat skema besarnya, Pak Jokowi itu mengatakan bahwa ini kasusnya sudah sepuluh tahun lebih," ujar Arya Sinulingga, dilansir dari Youtube Official iNews.

Lantas Arya Sinulingga menjelaskan ucapan dari Jokowi yang akhirnya disalah artikan oleh sejumlah pihak.

Saat itu Jokowi ditanya oleh wartawan kapan akan menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Lalu Jokowi menjawab bahwa kasus ini terjadi selama sepuluh tahun jadi tidak gampang untuk menemukan solusinya.

"Ketika ditanya sama wartawan ini kapan penyelesaian, karena kasusnya sudah sepuluh tahun lebih artinya lama ini kasusnya menumpuk-menumpuk dan menumpuk, akibatnya tidak gampang solusinya," papar Arya Sinulingga.

Lebih lanjut Arya Sinulingga mengimbau kepada sejumlah pihak agar tidak menyimpulkan ucapan tersebut ke rezim sebelumnya.

"Jadi kita jangan langsung bawa-bawa ini adalah mulai dari rezim sebelumnya, bukan kesana arahnya," ujarnya.

"Pak Jokowi itu arahnya jelas, clear karena ini kasusnya sudah sepuluh tahun maka agak lama penyelesaiannya," sambungnya.

• Polemik Jiwasraya, SBY Rela Disalahkan Jika Tak Ada yang Tanggung Jawab: Salahkan Saja Tahun 2006

• Ini Langkah Erick Thohir untuk Atasi Masalah Gagal Bayar Jiwasraya

Jokowi tidak pernah bermaksud menyalahkan SBY atas kasus Jiwasraya.

"Nggak ada maksud menyalahkan Pak SBY, cuma kan kadang-kadang dibilang oleh Pak Jokowi sepuluh tahun yang lalu langsung ada mungkin wartawan yang menulis ini jamannya Pak SBY," ucap Arya Sinulingga.

Lebih lanjut Arya Sinulingga mengungkap data yang menunjukkan bahwa kasus Jiwasraya ini sudah terjadi selama sepuluh tahun lalu.

"Kalau kita buka lebih jelas lagi ya, saya kan punya data 31 Desember 2007 itu udah jelas BPK itu disclaimer, kemudian 2008 itu negatif ekuitasnya sampai 5,7 triliun, 2009 itu surplus katanya tapi itu karena da reasuransi, 2010 sampai 2011 itu sama karena masih reasuransi maka seakan-akan itu positif padahal tidak."

"Tadi dikatakan surplus memang betul jawabannya adalah ekuitas surplus 1,5 triliun tapi sebenarnya itu ada ekuitas negatif 2,3 triliun."

Darimana ini karena ternyata ada reevaluasi aset yang tadinya 208 miliar misalnya ada bangunan atau tanah itu dulu dihitung 208 miliar, baru dihitung kembali nih 2013 ternyata ada pertambahan nilai bukan untung, maka 6,3 triliun nilai aset bertambah," papar Arya Sinulingga.

Seperti diketahui sebelumnya, Jiwasraya tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi mengaku sudah punya gambaran solusi untuk masalah Jiwasraya ini.

Jokowi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lantas Jokowi menegaskan bahwa masalah Jiwasraya ini terjadi sejak sepuluh tahun yang lalu atau bertepatan dengan era kepemimpinan SBY.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019), dikutip dari Kompas.com.

"Ini bukan masalah yang ringan, tapi setelah saya perhatikan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat kementerian BUMN dan kementerian keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada (solusi), masih dalam proses semua tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaian akan selesaikan," sambungnya.

Tonton video selengkapnya:

Ferdinand Hutahaean Bantah Kasus Jiwasraya Terjadi Sejak Era SBY

Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean buka suara terkait pernyatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa masalah Jiwasraya mumcul sejak sepuluh tahun yang lalu.

Ferdinand Hutahean membeberkan fakta berbeda dengan apa yang diucapkan Jokowi.

Menurut Ferdinand Hutahean, sepuluh tahun yang lalu Jiwasraya justru mampu membukukan laba bersih.

"Kami menemukan fakta-fakta bahwa sejak 2005 hingga 2011 itu keuangan Jiwasraya itu cukup baik kinerjanya, membukukan laba bersih tidak rugi," ujar Ferdinand Hutahean, dilansir kanal Youtube CNN Indonesia.

Lantas, Ferdinand Hutahean mengatakan bahwa penurunan laba Jiwasraya itu terjadi pada era kepemimpinan Jokowi.

Tepatnya pada tahun 2017 dan 2018.

• Yunarto Wijaya Sebut Kemampuan Erick Thohir akan Terlihat saat Atasi Kasus Jiwasraya

• 3 Langkah yang Diambil Erick Thohir Atasi Masalah di BUMN Asuransi Jiwasraya

"Kemudian menjelang pemerintahan Pak Jokowi, ada penurunan laba dan pada sekitar tahun 2017, 2018 kita melihat nilai pembukuan Jiwasraya merugi," sambungnya.

Terkait pernyataan Jokowi, Ferdinand menolak jika pemerintahan SBY disalahkan atas persoalan Jiwasraya.

Hal ini lantaran pada fakta yang ditemukan Ferdinand menunjukkan, kerugian Jiwasraya dialami saat masa pemerintahan Jokowi bukan SBY.

"Jadi kalau Pak Jokowi menyampaikan masalah ini sudah ada sejak zaman Pak SBY, sebetulnya tidak sepatutnya disampaikan Pak Jokowi, karena tidak benar fakta-fakta yang kita temukan bahwa Jiwasraya ini, kalau kita meruntut sepuluh tahun lalu malah Jiwasraya membukukan laba bersih, jadi tidak ada masalah pada sepuluh tahun yang lalu," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Jiwasraya tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi mengaku sudah punya gambaran solusi untuk masalah Jiwasraya ini.

Jokowi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lantas Jokowi menegaskan bahwa masalah Jiwasraya ini terjadi sejak sepuluh tahun yang lalu atau bertepatan dengan era kepemimpinan SBY.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019), dikutip dari Kompas.com.

"Ini bukan masalah yang ringan, tapi setelah saya perhatikan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat kementerian BUMN dan kementerian keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada (solusi), masih dalam proses semua tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaian akan selesaikan," sambungnya.

(TribunPalu.com/Lita Andari Susanti)