Bukan Sepuluh Tahun, Politisi PDIP Ini Sebut Krisis Jiwasraya Sudah Terjadi Sejak Tahun 1998

TRIBUNPALU.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus turut buka suara terkait skandal Jiwasraya yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

Menurut Deddy Sitorus krisis yang dialami Jiwasraya ini telah terjadi sejak tahun 1998.

Dam berlanjut hingga saat ini era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Krisis Jiwasraya ini bencana ini sudah dimulai sejak tahun 1998 dan berterusan," ujar Deddy Sitorus dilansir dari tayangan di kanal Youtube Official iNews.

Lebih lanjut Deddy Sitorus juga menyinggung pernyataan Jokowi yang dinilai menyalahkan SBY tentang kasus Jiwasraya.

Deddy Sitorus menjelaskan bahwa saat itu Jokowi membahas soal waktu bukan tentang orang.

• Terseret Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat diperiksa Kejagung Hari Ini

• Dikaitkan Namanya dengan Kasus Jiwasraya, Rhenald Kasali Angkat Bicara

"Pak Jokowi itu menyebut term waktu, bukan term orang, bukan Pak SBY dan itu kan tidak bisa dihindari," ujarnya.

Lantas Deddy Sitorus mengatkan bahwa pada tahun 2008 terbukti ada masalah yang sudah dialami Jiwasraya.

Hal ini dibuktikan dengan tindakan Sofyan Djalil yang meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Menteri Keuangan saat itu.

"Itu memang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan terbukti kan tahun 2008 Pak Sofyan Djalil meminta PMN sebesar 6 triliun kepada menteri keuangan itu kan bukti pada saat itu dia sudah mengalami masalah besar," paparnya.

Deddy Sitorus kembali menegaskan bahwa Jokowi sama sekali tidak memiliki pemikiran untuk menyalahkan SBY atau meminta pertanggungjawaban SBY dalam kasus Jiwasraya.

• Terseret Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat diperiksa Kejagung Hari Ini

• Dikaitkan Namanya dengan Kasus Jiwasraya, Rhenald Kasali Angkat Bicara

• Jawaban Wakil Ketua KPK saat Ditantang Ungkap Kasus Jiwasraya: Cukup Pantau Perkembangan Penanganan

"Jadi sama sekali nggak ada dalam pikiran Pak Jokowi menarik ini menjadi tanggung jawab Pak SBY," ujarnya.

"Tapi beliau mengatakan bahwa ini sepuluh tahun lalu sudah ada masalah," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Jiwasraya tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi mengaku sudah punya gambaran solusi untuk masalah Jiwasraya ini.

Jokowi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lantas Jokowi menegaskan bahwa masalah Jiwasraya ini terjadi sejak sepuluh tahun yang lalu atau bertepatan dengan era kepemimpinan SBY.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019), dikutip dari Kompas.com.

"Ini bukan masalah yang ringan, tapi setelah saya perhatikan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat kementerian BUMN dan kementerian keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada (solusi), masih dalam proses semua tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaian akan selesaikan," sambungnya.

Tonton video selengkapnya:

• Soal Jiwasraya, Arya Sinulingga Sebut Jokowi Tak Ada Maksud Salahkan SBY: Jangan Tersinggung

• Polemik Jiwasraya, SBY Rela Disalahkan Jika Tak Ada yang Tanggung Jawab: Salahkan Saja Tahun 2006

• Ini Langkah Erick Thohir untuk Atasi Masalah Gagal Bayar Jiwasraya

Ferdinand Hutahaean Bantah Kasus Jiwasraya Terjadi Sejak Era SBY

Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean buka suara terkait pernyatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa masalah Jiwasraya mumcul sejak sepuluh tahun yang lalu.

Ferdinand Hutahean membeberkan fakta berbeda dengan apa yang diucapkan Jokowi.

Menurut Ferdinand Hutahean, sepuluh tahun yang lalu Jiwasraya justru mampu membukukan laba bersih.

"Kami menemukan fakta-fakta bahwa sejak 2005 hingga 2011 itu keuangan Jiwasraya itu cukup baik kinerjanya, membukukan laba bersih tidak rugi," ujar Ferdinand Hutahean, dilansir kanal Youtube CNN Indonesia.

Lantas, Ferdinand Hutahean mengatakan bahwa penurunan laba Jiwasraya itu terjadi pada era kepemimpinan Jokowi.

Tepatnya pada tahun 2017 dan 2018.

"Kemudian menjelang pemerintahan Pak Jokowi, ada penurunan laba dan pada sekitar tahun 2017, 2018 kita melihat nilai pembukuan Jiwasraya merugi," sambungnya.

Terkait pernyataan Jokowi, Ferdinand menolak jika pemerintahan SBY disalahkan atas persoalan Jiwasraya.

Hal ini lantaran pada fakta yang ditemukan Ferdinand menunjukkan, kerugian Jiwasraya dialami saat masa pemerintahan Jokowi bukan SBY.

"Jadi kalau Pak Jokowi menyampaikan masalah ini sudah ada sejak zaman Pak SBY, sebetulnya tidak sepatutnya disampaikan Pak Jokowi, karena tidak benar fakta-fakta yang kita temukan bahwa Jiwasraya ini, kalau kita meruntut sepuluh tahun lalu malah Jiwasraya membukukan laba bersih, jadi tidak ada masalah pada sepuluh tahun yang lalu," pungkasnya.

• Bantah Jokowi yang Sebut Masalah Jiwasraya Ada Sejak Era SBY, Ferdinand Hutahaean Ungkap Fakta Lain

• Yunarto Wijaya Sebut Kemampuan Erick Thohir akan Terlihat saat Atasi Kasus Jiwasraya

Seperti diketahui sebelumnya, Jiwasraya tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi mengaku sudah punya gambaran solusi untuk masalah Jiwasraya ini.

Jokowi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lantas Jokowi menegaskan bahwa masalah Jiwasraya ini terjadi sejak sepuluh tahun yang lalu atau bertepatan dengan era kepemimpinan SBY.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019), dikutip dari Kompas.com.

"Ini bukan masalah yang ringan, tapi setelah saya perhatikan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir), kemarin kita sudah rapat kementerian BUMN dan kementerian keuangan yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu. Sudah ada (solusi), masih dalam proses semua tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum alternatif penyelesaian akan selesaikan," sambungnya.

(TribunPalu.com/Lita Andari Susanti)