Beda Pendapat Anies & Pemerintah Pusat Soal Banjir, Pakar: Perang Mulut Tak Bereskan Masalah

Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio memberikan komentar terkait beda pendapat antara Anies Baswedan dan pemerintah pusat soal banjir.

Kolase TribunNewsmaker - Kompas.com
Basuki Hadimuljono dan Anies Baswedan 

TRIBUNPALU.COM - Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio memberikan komentar terkait beda pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pemerintah pusat soal banjir di Jakarta.

Agus Pambagio mengatakan bahwa perdebatan tersebut sangat tidak patut dipertontonkan di depan masyarakat.

"Menurut saya tidak patutlah ya ditontonkan kepada publik kan bisa dipanggil ratas gitu, ini kenapa satu menolak gini satu menolak ini," ujar Agus Pambagio dilansir dari Youtube Metrotvnews.

Lebih lanjut Agus Pambagio mengatakan bahwa setiap lembaga sudah memiliki tugas dan kewajiban masing-masing yang telah diatur oleh peraturan.

"Masing-masing sudah diatur tugas dan kewajiban sudah ada peraturan yang mengatur," sambungnya.

Seperti tugas pokok Menteri PUPR adalah mengatur daerah aliran sungai (DAS).

Penjelasan Anies Baswedan Soal Tudingan Pemangkasan Anggaran Penanganan Banjir untuk Formula E 2020

Nilai Tanggapan Anies Baswedan Soal Banjir, Feri Amsari: Cocok Jadi Menkominfo Atau Jubir Jokowi

Jokowi Sebut Sampah Jadi Penyebab Banjir, Anies Baswedan Buka Suara: Halim Tak Ada Sampah

"Tupoksinya menteri PUPR kan mengatur DAS itu daerah aliran sungai itu kan harus diatur kiri kanannya tidak boleh ada bangunan dan itu memang harus dilakukan," paparnya.

"Kenapa bisa nggak bersinambungan kan tinggal dipanggil saja, misalnya presiden panggil Menteri PUPR, panggil Menteri ATR, Menteri KLHK dan Gubernur, ini mau diapakan sudah mulai musim hujan gitulah kasarnya," sambungnya.

Lantas Agus mengatakan bahwa seharusnya suatu kebijakan yang manfaatnya telah dirasakan oleh warga Jakarta tidak seharusnya dihilangkan.

"Yang baru harus tetap mempertahankan yang lama yang manfaatnya sudah dirasakan oleh publik Jakarta jangan diubah."

"Yang belum itu diperbaiki, ini kan tidak lalu mengubah nama mengurai anggaran itu menjadi pusing masyarakat," ungkap Agus.

Salah satu contoh kebijakan baik yang justru dihilangkan adalah adanya petugas yang mengambil sampah di setiap pintu air sungai.

Padahal hal ini secara tidak langsung sangat bermanfaat untuk warga Jakarta.

"Sebenarnya betul presiden itu bilang sampah, orang kita kan paling jorok dulu ada yang jaga di sungai di pintu air untuk ngambil, itu yang menurut saya yang udah baik jangan jangan dihilangkan," ujar Agus.

"Kalau sudah begini kan cuma perang mulut tapi tidak membereskan masalah, Jakarta tetap banjir tapi kita bisa mengurangi," imbuhnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Palu
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved