Konflik Perairan Natuna, Mahfud MD Tegaskan Indonesia Sedang Tidak Berperang dengan China

TRIBUNPALU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan saat ini Indonesia tidak sedang berperang dengan China.

Hal ini terkait adanya konflik di perairan Natuna yang semakin memanas.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Prime Talk, sebagaimana yang diikuti Tribunnews.com dari kanal YouTube metrotvnews, Selasa (7/1/2020).

Sebelumnya, Mahfud menyebut sikap pemerintah terhadap konflik ini konsisten tidak ada negosiasi antara Indonesia dengan China.

"Kalau sikap itu tetap ya konsisten," ujar Mahfud.

"Pemerintah tidak akan negosiasi tentang status dan batas hak kedaulatan Indonesia atas laut Natuna Utara atau laut China selatan itu," imbuhnya.

Menurutnya secara hukum masalah ini sudah selesai.

• Polemik Natuna, Presiden Joko Widodo: Tidak Ada yang Namanya Tawar Menawar

• Tak Ada Negosiasi, Menkopolhukam, Mahfud MD Minta Pengusiran Kapal China dari Natuna

Mahfud mengungkapkan saat ini pemerintah tengah melaksanakan tugasnya untuk melindungi perairan Natuna.

Ia juga menegaskan terkait hal ini, tidak akan ada perang yang terjadi.

"Kita melaksanakan tugas mempertahankan hak sesuai dengan hukum yaitu menjaga perairan itu," kata Mahfud.

"Kita tidak perang dengan China, enggak ada perang," tegasnya.

Mahfud mengatakan kalau kapal asing masuk ke perairan Indonesia tanpa izin, maka akan dilakukan pengusiran secara terus menerus.

"Kita sudah kurang tegas apa, kan enggak boleh ada kapal asing, nelayan asing, perahu asing masuk ke perairan kita," ujarnya.

"Kalau masuk tanpa izin kita halau," imbuhnya.

"China tidak memegang izin dari kita dan itu zona eksklusif kita," jelasnya.

"Kok masih bandel kita tambah kekuatan lagi," imbuhnya.

Menko Polhukam juga menjelaskan terkait instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diungkapkan saat rapat terbatas di Istana Negara pada Senin (6/1/2020).

• Susi Tanggapi Sikap Luhut soal Natuna: Bedakan Pencurian Ikan dengan Investasi

• Retno Marsudi Tolak Klaim China atas Perairan Natuna: Indonesia Tak Akan Pernah Akui Nine-Dash Line

Jokowi menyatakan tidak akan ada tawar menawar soal pelanggaran kapal-kapal China di Laut Natuna.

"Yang dimaksud disini pertama yaitu satu negara harus hadir disitu, jangan sampai wilayah itu kosong sehingga orang mudah masuk," ujar Mahfud.

"Caranya dengan peningkatan patroli, kalau ada pelanggaran ditindak," imbuhnya.

"Yang kedua agar pulau itu terasa betul memang milik kita, coba sekarang giatkan nelayan Indonesia untuk mencari ikan disana," kata Mahfud.

Diketahui saat ini pemerintah sudah mulai mengerahkan para nelayan Pantura, Jawa Tengah untuk difasilitasi dan dipindahkan ke perairan Natuna. 

Hal ini dilakukan guna menunjukkan bahwa perairan itu milik Indonesia.

Menurut Mahfud hal ini juga sudah dibicarakan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

"Kita juga sudah diskusi dengan Edhy Prabowo barusan soal bagaimana penggunaan kapal-kapal di laut," ujar Mahfud.

"Agar laut kita itu bisa dimanfaatkan oleh jenis kapal yang mampu dimiliki oleh nelayan," imbuhnya.

Empat Sikap Pemerintah RI

Sebelumnya, pemerintah sesuai dengan arahan presiden sudah menyatakan empat sikap tegas terkait konflik Natuna ini. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman melalui akun Twitter miliknya, @fadjroeL, pada Sabtu (5/1/2020) malam.

Fadjroel mengunggah sebuah video terkait sikap tegas Pemerintah Republik Indonesia, adapun isinya sebagai berikut.

Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia.

ZEE sendiri adalah Zona Ekonomi Eksklusif.

Kedua, wilayah Indonesia United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Ketiga, China merupakan party dari UNCLOS 1982.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi China untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Empat, Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh China , yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Dalam unggahannya itu, Fadjroel juga menegaskan bahwa dalam menangani konflik perairan Natuna, pemerintah tetap mengedepankan diplomasi damai.

"Berdasarkan arahan Presiden @jokowi pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," tulis Fadjroel.

Selain itu, ia juga menuliskan bahwa Pemerintah secara tegas akan terus mempertahankan kedaulatan NKRI.

"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," sambung tulisannya.

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Konflik Natuna, Mahfud MD Tegaskan Indonesia Sedang Tak Berperang dengan China