Pemerintah akan Berikan Dana Bantuan Bagi Korban Banjir dan Longsor

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah akan memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di awal tahun 2020 ini.

Berdasarkan informasi yang diunggah pada laman setkab.go.id, pemerintah akan memberikan dana bantuan kepada para korban banjir dan longsor yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Dana yang diberitakan tersebut dimaksudkan untuk membantu para korban membangun atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan dan Penanganan Dampak Banjir di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (8/1/2020).

• 5 Peristiwa Paling Menghebohkan pada Pekan Pertama 2020: Banjir Jakarta hingga Kasus Reynhard Sinaga

Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan bahwa bantuan dana akan dikategorikan berdasar tingkat kerusakan rumah dari korban bencana.

"Sesuai dengan perintah Bapak Presiden, yaitu dukungan untuk rumah rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringat Rp 10 juta," ungkap Kepala BNPB Doni Monardo.

Masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan longsor ini akan mendapatkan dana tunggu hunian sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk memperbaiki rumah mereka hingga dapat dihuni kembali.

Selain itu, Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor ini, pemerintah tidak akan membangun hunian sementara atau huntara.

• Jakarta Terendam Banjir, Presiden Joko Widodo Sidak Waduk Pluit

• Mendadak Hujan saat Kunjungan ke Bogor, Presiden Jokowi Kenakan Jas Hujan Plastik Pemberian Warga

• Banjir di Jakarta Jadi Sorotan Media Internasional, Jakarta Floods Jadi Topik Utama

Presiden Joko Widodo gelar Rapat Terbatas terkait bencana banjir

Pada Rabu (8/1/2020) sore, Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas (Ratas) untuk membicarakan perihal pencegahan dan penanganan banjir.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait yang termasuk di antaranya adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim yang wilayahnya terdampak banjir dan longsor pada awal tahun 2020 ini.

Dilansir dari laman resmi setkab.go.id, Jokowi mengajak para pemimpin daerah tersebut untuk melakukan evaluasi terkait dengan sistem pengendalian banjir dan bencana alam.

Jokowi meminta agar evaluasi ini dilakukan secara total sehingga dapat diciptaka strategi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

“Yang saya tahu, sebetulnya masterplan ini juga sudah ada tetapi saya kira implementasi perlu lebih detail lagi, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar dilakukan penghijauan kembali dan rehabilitasi hutan dalam waktu dekat ini.