Sulteng Hari Ini

Diduga Langgar Netralitas ASN, Sekretaris Daerah Sulteng Tak Penuhi Panggilan Bawaslu Sulteng

Sekda Sulteng H Hidayat Lamakarate tak penuhi panggilan Bawaslu pada Kamis (9/1/2020).

Diduga Langgar Netralitas ASN, Sekretaris Daerah Sulteng Tak Penuhi Panggilan Bawaslu Sulteng
TribunPalu.com/Haqir Muhakir
Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng Ruslan Husen memberikan keterangan pers saat berada di Kota Palu, Kamis (9/1/2020) sore. 

TRIBUNPALU.COM, PALU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah H Hidayat Lamakarate, tidak memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (9/1/2020) siang.

Sekretaris Daerah Hidayat dipanggil dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahapan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

"Hidayat tidak datang karena sedang berada diluar Kota Palu," ungkap Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng Ruslan Husen, Kamis sore.

Ketua Bawaslu Ruslan menjelaskan, panggilan Bawaslu Sulteng yang dilayangkan kepada Hidayat itu untuk mengklarifikasi.

Sepanjang Tahun 2019, Sebanyak 633 Gugatan Cerai Istri Dikabulkan Pengadilan Agama Palu

Dua Pelaku Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil di Palu Barat Ditembak Polisi

Tak Terima Wali Kota Palu Lantik Lurah Baru, Warga Segel Kantor Kelurahan

Terkait temuan pelanggaran oleh Bawaslu kabupaten kota se Sulteng yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sulteng.

"Namun hasil konfirmasi kepada yang bersangkutan sedang berada diluar Kota sehingga sesuai dengan ketentuan Bawaslu menyampaikan surat pemanggilan terakhir pada Jumat (10/1/2020) pukul 14.00," jelas Ruslan.

Lanjut Ruslan, Bawaslu Provinsi Sulteng juga akan melakukan pemeriksaan saksi terkait pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut.

Ruslan juga menambahkan, secara umum semua kasus yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sulteng itu adalah temuan.

Hal itu menurut Ruslan, menandatakan bahwa temuan itu berarti ada pengawasan aktif dari badan pengawasan, baik di Bawaslu Provinsi Sulteng maupun di Bawaslu kabupaten/kota.

"Dari hasil pengawasan aktif tersebut kemudian dilanjutkan ke tahap pleno pimpinan atau komisioner untuk melihat keterpenuhan syarat formil materil dugaan pelanggaran," ungkapnya. (TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)

Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Lita Andari Susanti
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved