Gelar Rapat Terbatas Soal Ibu Kota Baru, Jokowi: Kendaraan Umum Gunakan Autonomous Vehicle

TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas guna membahas persiapan pembangunan ibu kota pada Rabu (15/1/2020) di Jakarta.

Rapat terbatas tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, di antaranya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Pada rapat tersebut, Jokowi memberikan sejumlah arahan terkait dengan pemindahan ibu kota negara.

Arahan itu mencakup masalah regulasi, anggaran, hingga desain dan infrastruktur dari ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan itu.

Berikut adalah arahan Jokowi terkait pembangunan ibu kota baru yang dirangkum dari laman resmi Sekretariat Kabinet dan YouTube Sekretariat Presiden.

1. Penyelesaian masalah regulasi agar segera diberikan kepada DPR

Jokowi meminta kepada jajarannya untuk menyiapkan hal-hal terkait dengan legislagi serta regulasi pemindahan ibu kota baru yang menjadi dasar kekuatan hukum.

"Saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR, agar bisa diselesaikan," kata Jokowi.

2. Pemindahan ibu kota diurus oleh Badan Otoritas Ibu Kota

Pemindahan ibu kota bukanlah perkara yang sederhana.

Joko Widodo menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota tidak sekedar memindahkan kantor ke lokasi baru.

Atas dasar itulah pemerintah membentuk Badan Otoritas Ibu Kota.

Lembaga tersebut berwenang untuk mempersiapkan, membangun, hingga memproses pemindahan ibu kota.

"Yang kedua, yang berkaitan dengan kelembagaan agar bisa selesaikan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini bisa dikerjakan oleh Badan Otoritas Ibu Kota," ujar Jokowi.

3. Desain dan infrastruktur mendukung fasilitas autonomous vehicle