Said Didu Beri Pesan untuk Menteri BUMN Erick Thohir: Cepat Bersihkan Piring Kotor di BUMN

TRIBUNPALU.COM - Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005-2010, M. Said Didu memberikan pesan untuk Menteri BUMN Erick Thohir.

Pesan ini dituliskan Said Didu lewat cuitan di akun Twitternya.

Dalam cuitan tersebut Said Didu tampak meretweet sebuah artikel tentang Erick Thohir.

Di artikel tersebut Erick Thohir menyebutkan bahwa banyak pihak yang menginginkannya untuk mundur dari jabatannya.

Hal ini lantaran upayanya untuk melakukan bersih-bersih BUMN.

• Soal Kabar Dirinya akan Dilengserkan, Erick Thohir: Mungkin Saya Cuma Menjabat Satu Tahun

• Alasan Erick Thohir Tunjuk Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

• Tunjuk Triawan Munaf Jadi Komut, Erick Thohir Harap dapat Tingkatkan Citra Garuda Indonesia

TONTON JUGA:

Hal itu disampaikan Erick Thohir seusai mengumumkan penyelesaian restrukturisasi utang PT Krakatau Steel di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Erick Thohir meminta agar Krakatau Steel menjalankan opersional secara baik.

"Sekarang kuncinya operasional, ini yang saya harapkan."

"Salah satunya yang saya titip juga ke pak Wamen, kalau habis restrukturisasi, operasionalnya mesti benar," kata Erick Thohir.

"Jangan nanti ada problem di menteri yang akan datang, 5 tahun mendatang, atau satu tahun mendatang."

"Karena mungkin saja saya cuma setahun, yang mau goyang, suruh mundur banyak kok," sambungnya.

Berkaitan dengan pernyataan Erick Thohir tersebut, Said Didu berpesan kepada Erick Thohir agar lebih cepat untuk membersihkan piring kotor di BUMN.

Piring kotor yang dimaksud adalah adalah bersih-bersih BUMN yang memang saat ini tengah gencar dilakukan oleh Erick Thohir.

"Pak @erickthohir mhn cepat bersihkan piring2 kotor di BUMN," tulis Said Didu di akun Twitternya.

Tak hanya itu Said Didu juga mengatakan bahwa lebih baik diberhentikan karena memperbaiki harus menjadi seorang penjilat.

"Jauh lbh mulia diberhentikan krn memperbaiki daripada menjadi penjilat kekuasaan dan menjadi penikmat jabatan," pungkas Said Didu.

Sebelumnya, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono mengunggah sebuah tulisan di laman Facebook-nya terkait kasus Jiwasraya.

Dalam tulisan itu, SBY berpendapat bahwa tujuan pembentukan Pansus Jiwasraya oleh DPR adalah untuk menjatuhkan sejumlah tokoh, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," kata SBY melalui keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.

• BUMN Alami Banyak Masalah, Sandiaga Uno Merasa Kasihan dengan Erick Thohir: Temen Gue Lagi

• Eks Komisaris Pupuk Indonesia Tanyakan Alasan Erick Thohir Copot Dirinya: Salah Saya Apa?

• Erick Thohir Bantah Tudingan Terima Uang Suap dari Jiwasraya Sebesar Rp 100 M

Berikut ini sebagian tulisan SBY dalam laman Facebook pribadinya, dikutip Selasa (28/1/2020):

Ada yang dibidik dan hendak dijatuhkan?

Awal Januari 2020, isu Jiwasraya makin ramai dibicarakan. Ditambah dengan isu Asabri.

Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain, konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius.

Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus.

Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas.

Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi.

Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih Panja. Bukan Pansus.

Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi.

Alasannya sungguh membuat saya "geleng kepala". Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh.

Ada yang "dibidik dan harus jatuh" dalam kasus Jiwasraya ini.

Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena.

Menteri yang sekarang Erick Thohir Thohir harus diganti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan.

Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap.

Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main "target-targetan".

Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI dengan tegas saya larang untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu.

Punya niat dan motif seperti itu. Itu salah besar.

Nama-nama yang sering disebut di arena publik, dan seolah pasti terlibat dan bersalah, belum tentu bersalah. Termasuk tiga nama tadi.

Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick Thohir sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras.

Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu.

Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah

(TribunPalu.com)