Daftar Bank dan Perusahaan Leasing yang Beri Kelonggaran Kredit serta Syarat & Cara Pengajuannya

TRIBUNPALU.COM - Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait kelonggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan keringanan bagi para nasabah yang terdapak wabah Covid-19 atau virus corona.

Aturan ini dibuat untuk meringankan masyarakat sebagai pekerja informal yang pendapatannya berkurang lantaran tak bisa bekerja di tengah ancaman wabah pandemi global ini.

Tak hanya profesi tersebut, pemerintah bersama OJK juga akan memberikan kelonggaran cicilan itu juga berlaku bagi pengusaha kecil menengah.

Para pengusaha yang melakukan kredit dengan nilai dibawah Rp 10 miliar akan diberi penundaan cicilan selama 1 tahun dan juga penurunan bunga.

• OJK Sementara Larang Debt Collector Ambil Kendaraan, Masyarakat SIlahkan Lapor Bila Ada yang Langgar

Dikutip dari Kompas.com, kebijakan kelonggaran kredit atau restrukturisasi kredit diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian sebagai kebijakan Countercylical.

Dengan aturan itu, nantinya nasabah akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit.

Namun, kelonggaran ini hanya berlaku untuk nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar utang kepada bank karena terdampak virus corona.

Lantas apakah semua perbankan dan perusahaan leasing menerapkan kebijakan yang sama?

OJK telah merilis daftar lengkap perbankan dan perusahaan leasing yang setuju memberikan kelonggaran kredit bagi para nasabah dan nasabahnya.

Termasuk di dalamnya adalah Bank Umum, Bank Umum Syariah, BPD, dan BPR.

• Kabar Baik! Ini Cara dan Syarat Agar Bebas Angsuran Selama Setahun, Pengajuan Berlaku Mulai Hari Ini

Berikut daftar lengkap bank atau perusahaan leasing yang memberikan relaksasi kredit.

Bank Umum

1. Bank Mandiri
2. Bank BRI
3. Bank BNI
4. Panin Bank
5. Permata Bank
6. Bank BTPN
7. Bank DBS
8. Bank Indeks
9. Bank Ganesha
10. Bank Nobu
11. Bank Victoria
12. Bank Jasa Jakarta
13. Bank Mas
14. Bank Sampoerna
15. IBK Bank Indonesia
16. Bank Capital
17. Bank Bukopin
18. Bank Mega
19. Bank Mayora
20. UOB Indonesia
21. Bank Fama
22. Bank Mayapada
23. Mandiri Taspen
24. Bank Resona Perdania
25. Bank BKE
26. BRI Agro
27. Bank SBI Indonesia
28. Bank Artha Graha Internasional
29. Commonwealth Bank
30. HSBC
31. ICBC
32. JP Morgan
33. OK Bank Indonesia
34. MNC Bank
35. KEB Hana Bank
36. Shinhan Bank
37. Standard Chartered
38. Bank Of China
39. BNP Paribas
40. Bank Artos
41. dan Bank INA

• Menkeu Sri Mulyani Sebut Ada Dua Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tengah Wabah Covid-19

Bank Umum Syariah

1. Mandiri Syariah
2. BNI Syariah
3. Bank Syariah Bukopin
4. Bank NTB Syariah
5. Permata Bank Syariah
6. Bank Muamalat
7. Bank Mega Syariah
8. Bank BJB Syariah
9. Bank BRI Syariah
10. Bank Syariah BTPN
11. dan Bank Net Syariah.

Bank Pembangunan Daerah (BPD)

1. Bank BJB
2. Bank BPD Bali
3. Bank NTT
4. Bank Sumut
5. Bank Sumsel Babel
6. dan Bank Jateng.

• Karena Corona, Pengemudi Ojol Diberi Diskon Cicilan Kendaraan, Bukan Penangguhan Kredit

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

1. Perbarindo
2. PT BPR Lugas Ganda
3. PT BPR Talenta Raya
4. PT BPR Christa Jaya
5. PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang
6. PT BPR Sari Dinar Kencana
7. PT BPR Modern Kupang
8. PT BPR Timor Raya Makmur
9. BPR Pusaka
10. BPR Nusantara Abdi Mulia
11. BPR Bina Usaha Dana
12. BPR Danamas Belu
13. Bank TLM
14. Bank Central Pitoby
15. Bank UGM
16. Bank Arta Yogyakarta
17. BPR AMI
18. BPRS MAM
19. PT BPR Sinar Mulia Papua
20. BPRS Mitra Cahaya Indonesia
21. BPR Shinta Daya
22. Bank Syariah Mitra Harmoni
23. Bank Syariah Formes
24. PT BPR Tapa
25. BPR Artha Bali Jaya
26. BPR Sadana
27. BPR Suadana
28. BPR Amerta Sari
29. BPR Artha Budaya
30. BPR Tridarma Putri
31. BPR Dinar Jagad
32. BPR Varis Mandiri
33. BPR TISH
34. dan BPR Sewu Bali.

• Jubir Presiden Sebut Program Relaksasi Kredit Diprioritaskan Bagi Warga yang Positif Virus Corona

Perusahaan Pembiayaan

1. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
2. FIF Group
3. WOM Finance
4. Mandiri Tunas Finance
5. dan CSUL Finance.

Namun, sebelum nasabah yang berniat mengajukan kelonggaran kredit, bisa menghubungi pihak leasing masing-masing melalui call center dalam website resmi leasing tersebut, tanpa harus mendatangi kantor cabang demi mengindahkan aturan phsycal distancing.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan

Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno menjelaskan, ada beberapa syarat bagi nasabah yang meminta keringanan kredit.

Syarat tersebut antara lain terkena dampak Covid-19 secara langsung dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar dan pekerja sektor informal atau pengusaha UMKM.

Selain itu, debitur tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona pertama kali, debitur merupakan pemegang kendaraan atau jaminan, dan kriteria lain bakal ditetapkan perusahaan bersangkutan.

• Corona Berimbas Negatif Pada Sektor Ekonomi, Jokowi Beri Kelonggaran Cicilan Motor untuk Ojek Online

Adapun pengajuan permohonan restrukturisasi dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang dapat di-download dari website resmi perusahaan pembiayaan yang digunakan.

Setelah ini, pengembalian formulir yang telah diisi oleh debitur/nasabah tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan.

Nasabah cukup mengembalikan formulir itu melalui email.

Selanjutnya, persetujuan permohonan restrukturisasi (keringanan) akan diinformasikan kembali oleh perusahaan pembiayaan juga melalui email.

Berikut 10 poin lengkap APPI terkait restrukturisasi pembiayaan debitur yang terdampak wabah virus corona.

1. Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini.

Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) bersama-sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi (keringanan) kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.

2. Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) yang dapat kami tawarkan antara lain sebagai berikut:
a. perpanjangan jangka waktu;
b. penundaan sebagian pembayaran; dan/atau
c. jenis restrukturisasi (keringanan) lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan.

3. Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar;
b. Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM;
c. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona;
d. Pemegang unit kendaraan/jaminan; dan
e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

• Mulai 1 April 2020, Terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno-Hatta Operasionalnya Dibatasi Cegah Corona

4. Tata cara pengajuan restrukturisasi (keringanan) berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:
a. Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di-download dari website resmi perusahaan pembiayaan;
b. pengembalian formulir dilakukan melalui email (tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan);
c. persetujuan permohonan restrukturisasi (keringanan) akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.

5. Restrukturisasi (keringanan) dapat disetujui apabila jaminan kendaraan/jaminan lainnya masih dalam penguasaan Bapak/Ibu debitur sesuai perjanjian pembiayaan.

6. Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi (keringanan) agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi (keringanan) yang telah disepakati bersama.

• Jokowi Pimpin Rapat Bersama Para Menteri Secara Online, Bahas Percepatan Ekonomi Hadapi Virus Corona

7. Dapat kami sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/Ibu.

8. Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).

9. Bapak/Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan, tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax, serta melaporkan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat debt collector yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan.

10. Bapak/Ibu tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi atau melalui call center perusahaan pembiayaan.

(TribunPalu.com/Kompas.com)