Virus Corona
PBB Sebut Pandemi COVID-19 sebagai Ujian Terbesar Pasca Perang Dunia II
Atas besarnya pengaruh yang ditimbulkan, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan COVID-19 sebagai ujian atau tantangan besar yang dihadapi dunia.
TRIBUNPALU.COM - Awal tahun 2020 ini publik dunia dibuat geger dengan munculnya wabah virus corona.
Wabah yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina itu saat ini telah menyebar ke lebih dari 170 negara di dunia.
Tidak hanya itu, hingga kini tercatat ada lebih dari 800 ribu kasus infeksi virus corona yang terjadi di berbagai negara di dunia.
Sejumlah negara pun menerapkan beragam kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut, termasuk di antaranya ialah 'lockdown' atau karantina wilayah.
Hal ini tentunya memberikan dampak di berbagai aspek di samping dunia kesehatan.
Atas besarnya pengaruh yang ditimbulkan, Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan COVID-19 sebagai ujian atau tantangan besar yang dihadapi dunia.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan wabah yang kini ditetapkan sebagai pandemi ini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dunia sejak berdirinya PBB.
• Selain COVID-19, Ini 5 Wabah Penyakit yang Dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO
• WHO Nyatakan Wabah Virus Novel Corona Sebagai Darurat Kesehatan Global
Sebagai informasi, PBB dibentuk pada tahun 1945 pasca Perang Dunia II.
Hingga kini tercatat ada 193 negara di dunia yang terdaftar sebagai anggota PBB.
"COVID-19 is the greatest test that we have faced together since the formation of the United Nations.
(COVID-19 merupakan tantangan terbesar yang harus kita hadapi bersama sejak dibentuknya PBB)," kata Antonio pada Selasa (31/3/2020) sebagaimana dikutip dari CNN.
Menurutnya, situasi yang dihadapi dunia saat ini lebih dari sebuah krisis kesehatan.
Melainkan, kata Antonio, kondisi yang dihadapi dunia saat ini merupakan sebuah krisis kemanusiaan.
"This human crisis demands coordinated, decisive, inclusive and innovative policy action from the world’s leading economies – and maximum financial and technical support for the poorest and most vulnerable people and countries.
(Krisis kemanusiaan menuntut kebijakan yang terkoordinasi, tegas, inklusif, dan inovatif dari pemimpin perekonomian dunia - serta dukungan finansial dan teknis yang maksimal untuk warga dan negara miskin dan paling rentan)," tutur Sekjen PBB itu.