Zona Merah Covid-19 di Indonesia Masih Banyak, Ketua DPD Minta Pilkada Bulan Desember Dikaji Ulang

Terlebih, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah Covid-19 berakhir.

DPD RI via Tribunnews.com
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti 

TRIBUNPALU.COM - Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU telah menyepakati penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Menanggapi keputusan ini, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan penyelenggaraan Pilkada Serentak tersebut.

Terlebih, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah Covid-19 berakhir.

"Sampai hari ini masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. Itu dari sisi wabah itu sendiri. Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi dimana pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?," kata LaNyalla melalui keterangannya, Jumat (29/5/2020).

Pilkada Kekeuh Digelar di Tengah Pandemi Covid-19, Pengamat: Sepertinya Pemerintah Sudah Stres

Gubernur Jawa Barat Perpanjang PSBB di Sejumlah Wilayah Sampai 4 Juni 2020 dan 12 Juni 2020

Ganjar Cek Kesiapan New Normal di Sekolah,Yunarto: Tak Perlu Buru-buru Jika Alasannya adalah Ekonomi

Tangannya Digigit Kucing hingga Bengkak, Tsamara Bocah 1 Tahun Asal Sragen Meninggal Dunia

LaNyalla juga mengacu pada pernyataan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, yang menyatakan khawatir Kota Surabaya bisa menjadi seperti Kota Wuhan, Cina.

Karena penyebaran di Surabaya sangat cepat dan 65 persen angka kasus Covid-19 di Jawa Timur disumbang dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Sementara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan menggelar Pilkada di tahun ini.

Kata LaNyalla, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda.

Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Menurutnya, justru republik ini akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir.

Halaman
12
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved