Joko Widodo Pernah Bilang ''Jangan Asal Gigit Orang yang Tidak Salah'', Ini Respon Ketua KPK
Terkait pernyataan dari Jokowi ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan tanggapannya.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan, aparat penegak hukum (APH), termasuk KPK, jangan asal 'menggigit' orang yang tidak salah.
Jokowi juga menyatakan agar para APH jangan menyebar ketakutan kepada penyelenggara negara yang tengah melaksanakan tugasnya.
Terkait pernyataan dari Jokowi ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan tanggapannya.
"KPK sangat tegas jika ada perkara korupsi. Kami akan tindak tegas," kata Firli dalam keterangannya, Rabu (17/6/2020).
Firli mengatakan, KPK selalu menggunakan pendekatan penindakan yakni dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif.
Sehingga menimbulkan kesadaran untuk taat patuh pada hukum, bukan hanya sekedar membuat rasa takut akan sanksi yang berat.
"Kalau hanya menimbulkan rasa takut, maka para korupsi akan melakukan inovasi dan berkreasi untuk menemukan cara-cara modus operandi supaya tidak tertangkap," kata Firli.
• Gubernur Sulawesi Tenggara Izinkan 500 TKA asal China Bekerja di Konawe
• Muncul Klaster Corona Baru di Beijing, Ada Covid-19 di Talenan Ikan Seorang Pedagang di Pasar Xinfa
• WHO Minta Semua Negara Waspada, Muncul Klaster Baru Corona di Beijing
"Pendekatan penindakan yang dilakukan tentunya juga profesional, akuntabel, berkeadilan, kepastian hukum dan menjunjung tinggi HAM," imbuh jenderal polisi bintang tiga ini.
Firli lantas menegaskan KPK akan bertindak sangat tegas apabila ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif yang dilakukan penyelenggara negara.
Fokus KPK dalam upaya penegakan hukum, katanya, sesuai dengan amanat undang-undang yaitu pelaku penyelenggara negara atau aparat penegak hukum atau pihak terkait lainnya.
"Korupsi yang dilakukan pun menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara. Apalagi jika korupsi dilakukan dalam situasi bencana, maka itu termasuk kejahatan berat dan ancaman hukumannya dengan hukuman mati," tegas Firli.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak main-main dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan negara.
Jokowi mengatakan hal yang utama dalam menjalankan akuntabilitas yakni pencegahan dan tata kelola keuangan yang baik.
Sehingga uang negara dapat digunakan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat dan juga sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
“Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi ada mens rea maka silakan bapak ibu digigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus kita jaga,” ujar Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6/2020).
