Curhat Pilu Ibu yang Anaknya Gagal Masuk SMA karena Sistem Zonasi: Anak Stres Kadang Ketawa Sendiri
Belasan wali murid yang tergabung dalam persatuan orangtua peduli pendidikan anak mendatangi kantor DPRD Jember, Kamis (2/7/2020).
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Belasan wali murid yang tergabung dalam persatuan orangtua peduli pendidikan anak mendatangi kantor DPRD Jember, Kamis (2/7/2020).
Mereka menyampaikan keresahan terkait PPDB sistem zonasi.
Para wali murid menemukan banyak kejanggalan dari sistem zonasi, yakni dugaan pemalsuan Surat Keterangan Domisili (SKD).
Wali murid menyebut ada anak yang rumahnya dekat dengan sekolah, tetapi gagal masuk.
Sedangkan anak yang jaraknya jauh dari sekolah, malah lolos karena menggunakan SKD palsu.
“Kalau tidak ada kecurangan mungkin saya terima,” kata Dwi Riska, salah satu wali murid dalam rapat dengar pendapat dengan komisi D DPRD Jember.
• Pelajar Ini Protes karena Server PPDB Eror, Ganjar Pranowo Justru Soroti Hal Ini: Gak Jadi Emosi Pak
• Skenario Jadwal Tahun Ajaran Baru, Dimulai Minggu Ketiga Juli 2020, PPDB dan Belajar Masih Online
Dia mencontohkan, anak yang berasal dari Kecamatan Wuluhan dan Jenggawah, bisa masuk di SMAN 1 dan SMAN 2.
Padahal jarak sekolah dengan Kecamatan Wuluhan sekitar 36 kilometer.
Sementara, anak Dwi tidak lolos di SMAN 2, padahal jaraknya sekitar 1,6 kilometer. Anak Dwi malah lolos di SMAN 5 yang jaraknya lebih jauh.
“Sampai anak saya stres, sampai sekarang tidak mau masuk SMAN 5. Saya dibikin pusing, kadang (sang anak) tertawa sendiri, tidak mau makan. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya seperti itu,” jelas Dwi lalu menangis.
Kejadian itu tak hanya dialami oleh DW, tetapi juga beberapa wali murid lainnya.
“Akibatnya muncul anak saling bully, orangtua saling sindir,” tambah David K Susilo, salah satu wali murid lainnya.
• Zonasi PPDB, SMA/SMK di Daerah Terdampak Bencana Dapat Perlakuan Khusus
Dia menduga praktik pemalsuan SKD sudah terjadi dan menciderai dunia pendidikan.
Anak sudah diajarkan sikap tidak jujur untuk masuk ke sekolah. Padahal, kejujuran merupakan hukum tertinggi dalam dunia pendidikan.
Untuk itu, para wali murid itu mendesak agar DPRD Jember membongkar praktik SKD palsu tersebut, dengan melakukan verifikasi ulang, apakah anak yang lolos itu benar-benar tinggal dekat dengan sekolah.
