Raffi Ahmad Ditawari Ikut Pilkada Tangsel, Refly Harun Ingatkan pada Kekalahan Andre Taulany
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut menanggapi soal presenter Raffi Ahmad yang ditawari terjun ke dunia politik.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut menanggapi soal presenter Raffi Ahmad yang ditawari terjun ke dunia politik.
Refly mengatakan, untuk bisa terjun ke dunia politik, apalagi menjadi pemimpin daerah, tidak cukup hanya mengandalkan popularitas saja.
Hal itu diungkapkan Refly dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Kamis (16/7/2020).
"Yang ingin saya singgung lain adalah terkait dengan popularitas saja tidak cukup sebenarnya, kenapa banyak calon-calon terjerembap?" kata Refly.
Kemudian, Refly menyinggung soal kekalahan komedian Andre Taulani saat maju menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada 2010 lalu berpasangan dengan Arsid.
Saat itu, Arsid-Andre Taulany kalah dari pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Devie.
"Di Tangerang Selatan dulu pernah terjerembap Andre Taulany kalah, dia juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan waktu itu, kalah juga," jelasnya.
Refly menilai, masih ada kelemahan dan persoalan pada peraturan pemilihan umum di Indonesia.
"Kenapa? karena ada satu soal yaitu governance berpilkada kita yang masih bermasalah seperti halnya berpemilu," ujarnya.
Ia juga menyinggung soal pasangan Arsid-Andre Taulany yang kemudian sempat menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tangsel ke Mahkamah Konstitusi.
Sebab, tim sukses pasangan Arsid-Andre Taulany menduga adanya kecurangan yang sistematis.
Mereka menuding KPUD Tangsel tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut.
"Jadi waktu itu Andre Taulany termasuk yang komplain di Mahkamah Konstitusi dan diperintahkan pemungutan suara ulang waktu itu," terangnya.
Meski demikian, dalam pemungutan suara ulang, pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Devie tetap masih dinyatakan unggul
Lantaran hal itu, Refly menilai, bahwa popularitas yang dimiliki oleh selebriti tidak cukup untuk modal di dunia politik.
"Tapi itu menunjukkan betapa karut-marutnya pilkada kita, jadi kalau pakai hukum pemilu yang mendasar, hanya pakai popularitas, lalu kemudian track record, tidak cukup," tegasnya.
Kendati demikian, lanjut dia, ada hal lain yang dipertimbangkan untuk mengajak artis terjun ke politik dengan menjadi pemimpin daerah.
