Breaking News:

PAN Semprot Molornya Bantuan Subsidi Rp 600 Ribu: Jangan Sampai Uangnya Ada Tapi Datanya Tidak Siap

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mmenduga pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan senilai Rp 37,87 triliun.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). 

TRIBUNPALU.COM - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan alasan BPJS Ketenagakerjaan mencicil data pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menduga pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan senilai Rp 37,87 triliun.

"Ini jangan-jangan enggak siap juga pendataannya, uangnya ada tapi pemerintah enggak siap datanya. Bagaimana coba?" kata Saleh dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan, Rabu (26/8/2020).

Berdasarkan data yang disampaikan Menaker Ida Fauziyah, pemerintah menargetkan penerima BSU sebanyak 15,7 juta pekerja.

 

Jokowi Ingatkan Masyarakat Takut Korupsi Bukan Hanya karena Denda & Penjara, Tapi Takut kepada Allah

Bantuan Rp 600 Ribu Diluncurkan Presiden Jokowi Besok, Ditransfer ke Rekening Pekerja Setiap Minggu

Mereka adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang statusnya peserta aktif program jaminan sosal ketenagakerjaan BPJS.

Menurut Saleh, semestinya BPJS Ketenagakerjaan tidak membutuhkan waktu lama untuk memverifikasi data tersebut.

"Kenapa data mesti dicicil seperti ini? Kalau pendataan di BPJS Ketenagakerjaan itu benar, rapi, tertib kan enggak mesti lama-lama. Memang ada verifikasi, tapi engak mesti lama-lama," tuturnya.

Ia khawatir, persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 terulang lagi.

Saleh mengatakan, penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan akhirnya mesti diperpanjang karena pemerintah sendiri tidak siap.

"Insentif nakes sampai hari ini kan belum selesai maka diperpanjang pemeberian bantuan sampai bulan Desember, mestinya selesai paling lama Agustus ini. Tapi karena enggak selesai diperpanjang sampai akhir Desember. Kenapa? Karena enggak siap pemerintah," ucap Saleh.

Halaman
12
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved