DKI Jakarta PSBB Total Lagi, Yunarto Wijaya Kritik Anies Baswedan: Nggak Ada yang Teriak Telat Nih?
PSBB total lagi di DKI Jakarta, Yunarto Wijaya menyampaikan kritikan untuk Gubernur Anies Baswedan melalui cuitan: nggak ada yang teriak telat nih?
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total ramai diperbincangkan publik.
Sebelumnya, Anies Baswedan telah melakukan rapat khusus bersama Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-10 DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020) sore.
Dengan keputusan bersama, akhirnya Pemprov DKI Jakarta memilih menerapkan kembali PSBB seperti pada masa awal pandemi.
“Dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” kata Anies Baswedan saat jumpa pers melalui siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (9/9/2020) malam.
Nantinya, aturan tersebut akan berlaku pada pekan depan, Senin 14 September.
• Anies Baswedan Kembali Lakukan PSBB di DKI Jakarta, Ini Aturan Ketat yang Akan Berlaku Pekan Depan
Kebijakannya untuk menarik rem darurat atau emergency break policy di tengah meningkatnya kasus harian pasien positif Covid-19 di Ibu Kota mendapatkan berbagai tanggapan.
Satu di antaranya dari Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya yang mengkritik langkah Anies Baswedan yang menurutnya terlambat untuk dilaksanakan.
Ia menyoroti berbagai hal yang perlu diperhatikan jika kebijakan PSBB secara total diberlakukan kembali.
Yakni soal insentif atau bantuan sosial untuk masyarakat DKI Jakarta.
Tak hanya soal bantuan, pengawasan masyarakat juga harus diperketat daripada hanya membeberkan sanksinya.
Hal tersebut Yunarto Wijaya sampaikan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @yunartowijaya, Kamis (10/9/2020) pagi.
• Kerap Kritik Anies Baswedan, Yunarto Wijaya Akui Sikapnya Bodoh & Sengaja Tunjukkan Keberpihakannya
Mulanya, ia berharap agar kebijakan yang diambil baik di Pemerintah Pusat atau Pemprov DKI bisa diterapkan secara maksimal.
Ia bahkan menandai akun Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan di cuitan tersebut.
Sebab jika setengah-setengah, risiko yang terjadi akan jauh lebih besar.
"Payung hukumnya sudah benar, semoga penegakannya jg gak setengah2...
