Anies Baswedan dan Menko Perekonomian Beda Pendapat Soal WFH, Yunarto: Ikuti yang Punya Otoritas

TRIBUNPALU.COM - Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Diketahui sebelumnya Anies Baswedan memutuskan menghentikan masa transisi dan menerapkan kembali PSBB total.

Adapun kebijakan rem darurat ini bakal mulai efektif berlaku pada 14 September 2020 mendatang.

Dengan demikian, sejumlah kegiatan sosial ekonomi yang tadinya diizinkan selama masa transisi bakal dibatasi kembali.

• DKI Jakarta PSBB Total Lagi, Yunarto Wijaya Kritik Anies Baswedan: Nggak Ada yang Teriak Telat Nih?

• Jika Pemilu Diadakan Saat Ini Apakah akan Tetap Memilih Jokowi, Ini Jawaban Yunarto Wijaya

Kegiatan perkantoran hingga tempat hiburan atau wisata pun bakal ditutup selama PSBB total.

Kegiatan peribadatan juga mengalami penyesuaian dan jam operasional kendaraan umum kembali dibatasi.

Namun rupanya keputusan Anies Baswedan ini tak sepenuhnya disetujui pemerintah pusat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tak semuanya pekerja bisa melakukan pekerjaan dari rumah.

Airlangga Hartarto merasa seharusnya 50 persen perkantoran tetap beroperasi.

"Namun kami sudah menyampaikan sebagian besar kegiatan kantoran itu fleksibel working sekitar 50 persen di rumah dan 50 persen di kantor dan 11 sektor tetap terbuka karena DKI sebetulnya melakukan PSBB secara penuh," kata Airlangga dalam acara Rakornas KADIN Indonesia yang disiarkan secara virtual, Kamis (10/9/2020).

Perdebatan ini rupanya menuai sorotan dari Yunarto Wijaya.

Yunarto mengatakan bahwa seharusnya masyarakat mengikuti pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan PSBB.

Dan kewenangan ini berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Provinsi.

"Mana yg harus diikuti oleh kita dlm beda pendapat antara Menteri Perekonomian & Gub DKI terkait Wfh? Sbg warga negara ya ikuti yg punya otoritas dlm pemberlakuan PSBB.. Aturan yg saya tangkep kewenangan ada di pemprov.. Yuk jd WN yg konsekuen terlepas setuju/gak," tulis Yunarto Wijaya di akun Twitternya.

Tak hanya itu, Yunarto menilai bahwa saat ini Anies Baswedan mennyadari bahwa dirinya telah gagal yang mengerem penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Oleh karena itu Yunarto berpikiran positif bahwa PSBB ketat ini merupakan bentuk kesadaran Anies untuk melakukan progres yang lebih baik.

"Ketika ada kepala daerah tarik rem darurat ya berarti dia sadar telah gagal... Hal positif kalo ini adalah bentuk kesadaran buat progress lbh baik, jadi sampah kalo cuma dijadikan panggung buat nampang n tampil sekedar beda," ungkap Yunarto.

• Soroti Peresmian Tugu Peti Mati Covid-19, Yunarto Sindir Anies Baswedan: Mirip Jualan Zaman Kampanye

3 Menteri yang Tak Setuju Anies Baswedan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) lagi pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.

Berikut tiga menteri ekonomi Jokowi yang menilai PSBB DKI Jakarta bisa berdampak negatif pada perekonomian nasional.

• KAMI Deklarasi di Tengah Pandemi Covid-19, Yunarto Wijaya: Begidik Liat Mic Dipindah-pindah Mulut

1. Airlangga Hartarto (Menko Ekonomi)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.

• Penghargaan ke Pengkritik Tuai Sorotan, Yunarto Bereaksi: Sejak Kapan Penghargaan Berbau Partisan?

2. Agus Suparmanto ( Mendag)

Mendag Agus Suparmanto memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta. Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus dalam Rakornas Kadin.

Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus.

Ia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB. Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut. Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK," kata Agus.

3. Agus Gumiwang ( Menperin)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB. 

Mantan Menteri Sosial tersebut mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam video conference.

Agus memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen. Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.

Agus menilai, industri manufaktur telah cukup menggeliat pada periode Agustus 2020. Selain memengaruhi kinerja industri manufaktur, Agus menilai pengetatan PSBB juga bakal memengaruhi agenda pemerintah untuk melakukan substitusi impor.

Kementerian Perindustrian sendiri menargetkan pada tahun 2022 Indonesia bisa melakukan substitusi impor hingga 35 persen.

"Banyak yang bilang terlalu ambisius, tapi kita jalan terus dengan program ini, dengan catatan kalau PSBB kembali diketatkan, bukan hanya di Jakarta, tapi daerah lain, ini akan pengaruhi program substitusi impor," ujar dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kala 3 Menteri Ekonomi Jokowi Sindir Anies soal PSBB Jakarta", 

(TribunPalu.com) (Kompas.com/Muhammad Idris)