Ada 51.000 Pegawai Honorer Lolos Jadi PPPK, Ini Rincian Gaji Berdasarkan Masa Kerja Golongannya

Pada Pasal 3 Perpres Nomor 98 Tahun 2020, PPPK bisa mendapatkan kenaikan gaji secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kompas.tv
Ilustrasi UANG. 

TRIBUNPALU.COM - Sekitar 51.000 pegawai honorer telah lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Proses seleksi PPPK ini sendiri telah berlangsung sejak 30 September 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono.

Dengan diketahuinya jumlah pegawai honorer yang lolos seleksi PPPK, maka pihaknya tinggal memberikan nomor induk kepegawaian (NIK).

Dengan demikian, efektiflah sudah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober.

"Yang lolos passing grade sekitar 51.000an. Kemarin seleksi untuk PPPK sudah dilaksanakan, setelah Perpres tersebut ditetapkan. Maka, akan dilakukan pemberkasan di BKN untuk diberikan nomor induk PPPK," katanya kepada Kompas.com, Kamis (1/10/2020).

Perpres Nomor 98 Tahun 2020 ini merupakan beleid yang mengatur tentang gaji dan tunjangan PPPK.

Berdasarkan Perpres tersebut terdapat besaran gaji beserta golongannya yang akan didapatkan.

Dikutip dari perpres tersebut, pada Pasal 3 para PPPK bisa mendapatkan kenaikan gaji secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden ini," demikian isi dari Pasal 3 ayat 2.

Positif Covid-19, Donald Trump Dikabarkan Tetap Lanjutkan Tugas Kepresidenan Tanpa Gangguan

Sebaran COVID-19 di Indonesia Jumat, 2 Oktober 2020: Ini 10 Provinsi dengan Kasus Positif Terbanyak

Sandiaga Uno Jadi Juru Kampanye di Pilkada Solo 2020, Gibran Rakabuming Senang Bukan Kepalang

Anggap Remeh Corona, Ini Dua Presiden di Dunia yang Terjangkit Covid-19 Selain Donald Trump

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Perlu Takut Vaksinasi: Kualitas Vaksin Covid-19 Dikawal WHO dan BPOM

Selanjutnya, ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa diatur ebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tak hanya kenaikan gaji, Perpres ini juga menekankan bahwa PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tunjangan PPPK tersebut terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan jabatan fungsional.

Adapun gaji yang akan diperoleh PPPK berdasarkan masa kerja golongan (MKG) sebagai berikut.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved