Tanggapi Polemik UU Cipta Kerja, Mahfud MD: Tak Ada Pemerintah yang Mau Sengsarakan Rakyatnya

TRIBUNPALU.COM - Disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) lalu memicu gejolak di kalangan masyarakat, terutama kaum buruh atau pekerja, dan mahasiswa.

Sebab, UU Cipta Kerja disebut tidak memihak kaum buruh dan hanya menguntungkan pebisnis atau pengusaha.

Pemerintah Indonesia pun akhirnya memberikan bantahannya terhadap keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disebut hanya menguntungkan segelintir orang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD pascaterjadinya aksi penolakan UU tersebut di sejumlah daerah.

Mahfud menegaskan kehadiran UU Cipta Kerja disusun untuk merespon keluhan masyarakat yang menilai pemerintah lamban dalam mengurus proses perizinan usaha.

Termasuk juga aturan-aturan yang saling tumpang tindih satu dengan yang lain.

"Oleh sebab itu dibuat undang-undang yang sudah dibahas lama (UU Cipta Kerja, Red), di DPR itu semua sudah didengar, semua fraksi ikut bicara, kemudian pemerintah juga sudah berbicara dengan semua serikat buruh," kata Mahfud dikutip dari channel YouTube KOMPASTV, Jumat (9/10/2020).

"(Bicara) berkali-kali di kantor ini, kantor Menkopolhukam, dan kantor Kementerian Perekonomian. Dan juga pernah di kantor Kementerian Ketenagakerjaan."

Mahfud dalam kesempatan tersebut, juga menegaskan dengan disahkannya UU Cipta Kerja tidak bertujuan membuat susah masyarakat.

"Tepatnya tidak ada satu pemerintah di mana pun di dunia yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang," imbuhnya.

• Viral Pendemo UU Cipta Kerja di Medan Dilempari Batu dari Atap Gedung DPRD, Polisi Kantongi Pelaku

• Semprot Relawan Jokowi Soal Najwa Shihab, Dedi Mulyadi: Semua yang Ngomong Sendiri Harus Dilaporkan?

Isi UU Cipta Kerja

Selanjutnya, secara gamblang Mahfud MD merincikan poin-poin dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu itu.

Pertama isinya, UU di atas mempermudah perizinan bagi pengusaha.

Sehingga tidak berbelit-belit (birokratis) dan tumbang tindih.

"Siapa pun yang mau berusaha, baik dalam negeri dan luar negeri menyediakan peluang," ucap Mahfud.