Ada Aksi Anarkis Tolak UU Cipta Kerja, Sekjen PDI P: Ada Yang Tak Sabar Nunggu Pilpres 2024

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut ada pihak yang mendorong aksi anarkis menolak RUU Omnibuslaw tersebut.

Editor: Imam Saputro
TRIBUNJOGJA.COM / Hasan Sakri
Polisi menyemprotklan air kepada massa aksi saat unjuk rasa menolak UU Omnibus Law yang dilakukan dari berbagai elemen di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Kamis (8/10/2020). 

Harus dibedakan antara RUU ketika dalam draf pembahasan, dan ketika sudah menjadi sebuah keputusan.

Sekali lagi karakter pemimpin itu sangat menentukan bagaimana melakukan implementasi UU.

Zaman Soeharto UU-nya bagus, namun watak pemerintahannya kan berpihak pada asing, menjual kekayaan negara.

PDI Perjuangan sudah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat banyak, misalnya soal keputusan kebijakan sosial.

Pemerintah melakukan kebijakan relokasi anggaran, Pak Jokowi juga bekerja penuh
untuk memastikan di tengah krisis ini rakyat mendapatkan jaminan terhadap penghidupan yang layak.

Banyak pihak menyerang PDI Perjuangan sebagai pihak yang berada di balik RUU Cipta Kerja, bagaimana cara meyakinkan masyarakat mengenai manfaat RUU tersebut?

Kami sudah biasa diserang dan difitnah. Bagi PDI Perjuangan, inilah praktik demokrasi liberal, faktor fatsun politik sering dilanggar.

RUU ini kan muncul dari gagasan seluruh jajaran Kementerian di bidang perekonomian.

PDI Perjuangan memberikan dukungan karena kami ingin satu kata dan perbuatan. Jangan salah, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, sikap PDIP sangat kritis.

Dalam pembahasan kami mengkritisi banyak hal, sehingga sempat dicap sebagai oposan dan sebagainya. 

Namun setelah RUU diputuskan, kami beri dukungan sepenuhnya. Itu sikap dari PDIP. Kami tak kenal istilah tinggal gelanggang colong playu (kabur dari tanggungjawab) Segala sesuatunya kami hadapi. Apapun persoalannya partai harus hadir. 

Ada satu tuduhan RUU ini merupakan konspirasi antara pengusaha, pemerintah, dan politisi yang cenderung untungkan pengusaha, dengan dalih supaya investasi. Bagaimana menurut Anda?

Ini menurut saya cara pandang yang menghambat kemajuan. Seharusnya berpikir positif sehingga menghasilkan tindakan positif. Mari kita lihat keputusan-keputusan Pak Jokowi, baik ketika jadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maupun Presiden RI, mana yang merugikan kepentingan rakyat? 

PDI Perjuangan tidak akan mengambil sebuah keputusan politik yang akan membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Anda menyebutkan momentum ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan terkait 2024. Bagaimana maksudnya?

Ya maksudnya jelas kan ada beberapa elite yang memprovokasi. Kita sekarang mundur, yang dilawan saudara-saudara sebangsa.

Tidak sabar untuk mengikuti Pemilu. Mekanisme kita adalah bangunlah kekuatan rakyat. Bentuklah partai politik kalau Anda tidak cocok dengan partai yang ada.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved