Ngabalin: KAMI Akui Beri Dukungan Moral Demo UU Cipta Kerja,Siapa yang Tanggung Jawab kalau Anarkis?
Ali Mochtar Ngabalin memberikan tanggapan terkait sikap dan peran dari KAMI dalam demo tolak UU Cipta Kerja.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memberikan tanggapan terkait sikap dan peran dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dalam aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin mengaku sudah mendengar langsung pengakuan dari tokoh KAMI yang menyebut bahwa hanya memberikan dukungan moral, namun tidak sampai menunggai aksi demo tersebut.
Dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Rabu (10/14/2020), Ali Ngabalin tetap tidak membenarkan sepenuhnya sikap dari KAMI meski hanya sekadar memberikan dukungan moral.
Meski begitu Ali Ngabalin juga tidak lantas menyalahkan sikap KAMI.
Dirinya hanya menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab andai justru terjadi tindakan-tindakan yang anarkis.
Dan hal itulah yang terjadi pada demo yang sudah berlangsung sejak UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu.
Mulai dari bentrok dengan aparat keamanan hingga aksi merusak dan membakar fasilitas umum.
"Tidak ada salah, tapi siapa yang bertanggung jawab kalau mereka yang diberikan dukungan moral itu melakukan anarkisme di jalan," imbuhnya.
"Kemudian dia memberikan keterangan kepada orang atau kepada penegak hukum bahwa kami mendapat dukungan moral, siapa yang bisa memilah-milah kalau orang melakukan anarkis di tengah jalan?"
Ali Ngabalin lantas memberikan apresiasi terhadap pihak kepolisian yang sudah berusaha membuat situasi tidak semakin parah.
Termasuk jika memang perlu untuk menangkap dan mengamankan pihak-pihak yang memiliki potensi akan hal itu.
"Maka itulah polisi dalam hal ini menjaga situasi keamanan dan saya berkali-kali bilang polisi tidak mungkin tidak punya data untuk mengambil langkah-langkah keamanan dan penegakan hukum," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 3.52
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sangat menyayangkan pemanfaatan dari media sosial (medsos) untuk kepentingan yang merusak demokrasi.
Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin mengakui bahwa di dalam negara demokrasi setiap warganya bebas untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya.
Namun Ali Ngabalin menyayangkan sikap dari masyarakat yang justru berlebihan dalam memanfaatkan medsos itu sendiri dalam rangka untuk menyampaikan hak demokrasinya.
Menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial sudah seperti menjadi alat untuk menyampaikan pendapat sebebas-bebasnya.
Entah itu pendapat yang sifatnya pujian, masukan ataupun kritikan.
